M Sanusi, M Taufik, OTT KPK, Prabowo, Thamrin City

Kollaborasi antara si Engkong, warga Betawi tiga jaman dan si Entong seorang cukong (cucu engkong) yang kuliah di fakultas ekonomi jurusan Blok M - Grogol.

Tertangkapnya M Sanusi dalam OTT KPK  menarik perhatian Engkong bukan karena masalah Pilgub DKI 2017, tapi karena setelah membaca berita disana-sini terasa ada yang enggak “nyambung”. Walaupun sudah agak pikun tapi si Engkong masih bisa merasakan kejanggalan ini.    Beberapa jam setelah tertangkap terlihat berita ini di TribunNews :

……Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mengakui kehidupan mewah tertangkap KPK M Sanusi  karena memang memiliki harta kekayaan yang cukup banyak  ,
"Dia memang kaya, wajar dia kaya, kan pengusaha, dia yang punya Thamrin City, punya juga mal-mal di luar Jawa," kata Prabowo ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).

 Kemudian kakaknya menambahkan.

……Taufik kakak Sanusi meyakini adiknya itu tidak mungkin melakukan itu karena terkesan uang segitu kecil dibanding kekayaannya ."Saya enggak yakin dia melakukan itu. Dia pengusaha. Dia pengusaha properti. Thamrin City lah (contohnya, -red) duitnya kayak gimana (maksudnya , pasti bejibun)?" ucap Taufik.

 
Penelusuran dengan mbah Google menemukan fakta bahwa Thamrin City :

…………….     dibangun pada lahan seluas 13.6 Ha yang berada tepat di jantung Kota Jakarta  Dengan luas bangunan lebih dari 550.000 m2, Thamrin City terdiri      :
1. 9 lantai Pusat Perdagangan dan Perkantoran
Berada di lantai Dasar 1, lantai Dasar, lantai 1 – 7
2. Lahan Parkir yang luas dan tertata rapi
Berada di lantai dasar 1, lantai dasar, lantai 3A, 5, 6, 7, 8 

Dari weblog Sanusi didapat informasi berikut a.l.

Nama : Ir. H. Mohamad Sanusi
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Juli 1970
Alamat : Jalan Kayu Jati, Kampung Ambon, Jakarta Timur
Pendidikan :
Fak.Teknik Sipil Institut Sains & Teknik Nasional Jakarta (1995)
SMA Negeri 15 Jakarta (1989)
SMP Negeri 95 Jakarta (1986)
SD Negeri Sungai Bambu Jakarta (1983)
Pekerjaan : Direktur Marketing Citicon Mitra Tanah Abang (2004-2006), Direktur Utama Citicon Mitra Bukit Tinggi (2006-sekarang), Komisaris Citicon Media Land (2005 – 2007), Direktur Utama Bumi Raya Properti (2008-sekarang).

 
Dari biodatanya diatas kelihatan bahwa dia bukan melewatkan masa kecil dan mudanya dilingkungan elite. Bukan bersekolah seperti di daerah Menteng atau Kebayoran Baru.   Tidak seperti mantan gubernur Fauzi Bowo yang sekolah di Kanisius College, lalu kuliah di Jerman.

Tambahan lagi kakaknya si Taufik pernah kena kasus korupsi di KPUD Jakarta  dan divonis 18 bulan penjara pada tahun 2004 untuk kerugian negara  Rp488 juta ,  tapi menurut ICW  puluhan M. Jadi dari hal ini juga terlihat bahwa keduanya bukan dari keluarga yang mewarisi harta ratusan M atau Trilyunan. 
 
Kalau benar Sanusi demikian kayanya kemungkinan besar bukan dari warisan orang-tuanya, tapi dari hasil usahanya sendiri. Sekarang coba kita menebak-nebak nilai harta-kekayaannya cukup dari yang terlihat di Thamrin City. Tidak usah dulu mall-mall yang diluar pulau Jawa. 
 
Bayangkan berapa nilai Thamrin City , luas lahan 13,6 ha harga tanah ditengah kota Jakarta Rp100-150juta/m2. Kita ambil nilai terendah, walaupun sebenarnya letaknya super strategis dekat Bunderan HI. Nilai tanah =13,6 X 10.000 m2 X 100juta=13,6 Trilyun. Belum terhitung nilai bangunan.NIlai bangunan 550.000 m2 XRp15juta/m2 = 8,25 T Jadi kira-kira nilai Thamrin City 22T rupiah.

Selingan balada Slank :

Aku gak mau warisanmu
Aku gak mau kekayaanmu
Yang ku mau rasa sayangmu
Sesayang aku padamu
Reff:
Hidup sederhana
Gak punya apa-apa tapi banyak cinta
Hidup bermewah-mewahan
Punya segalanya tapi sengsara
Seperti para koruptor 2x

Kalau Sanusi punya Thamrin City yang dibuka tahun 2010 pada saat dia berumur 40 tahun, berarti dia pengusaha yang sangat cepat sekelas Chairul Tanjung. Belum  lagi dikatakan dia punya mall-mall diluar P. Jawa mengapa dia cari penyakit sembunyi2 meminta  Rp2.2 M kepada PT APLN. Memang itu besar bagi rakyat biasa seperti si Engkong dan si Entong yang tiap hari naik-turun bis, lumayan tuh buat beli mobil LCGC Datsun Go 20 biji. Kalau punya duit segitu Si Entong bisa pergi kuliah naik mobil  dan dijamin sebentar lagi laris manis dan enggak jomblo . 
 
Tapi untuk pemilik Thamrin City  yang nilainya Rp 22T , uang RP 2,2 M itu seperti recehan. Jadi tanda-tanya kenapa Sanusi sebegitu “bodoh” mengambil resiko yang bisa menghancurkan reputasinya untuk sejumlah uang yang tidak sebanding dengan harta kekayaannya.
 
Kemudian kalau kita melihat website Thamrin City atau Agung Podomoro terlihat bahwa mall atau super-block tersebut masuk dalam Agung Podomoro Group. Sampai disini tambah pusing dan bingung kita menghubung-hubungkan Sanusi/Citicon, Thamrin City dan Agung Podomoro.

 Kalau Sanusi pemilik Thamrin City dan itu masuk Agung Podomoro Group, tentu hubungan dia dengan pemegang saham lainnya dekat sekali sehingga mudah bagi dia meminta fee, tidak usah pakai uang tunai segepok dan diserah-terimakan di mall tapi cukup membuat akte penambahan saham saja, supaya tidak terlacak KPK  dan OJK.
 
Rupanya teka-teki yang menclok di kepala si Engkong sama si Entong mungkin terpikir juga oleh pembaca lain dan juga para wartawan. Eh hari ini 5/4/2016, muncul berita dengan judul “Thamrin City Bukan Milik Sanusi”  nih kutipannya :

…..Thamrin City adalah properti yang dimiliki dan dikembangkan PT Jakarta Realty, perusahaan kolaborasi bentukan BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo dan Agung Podomoro Group yang merupakan induk usaha dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).
Sanusi hanyalah tenaga pemasar yang digunakan jasanya untuk memasarkan unit-unit strata title pusat perdagangan dan unit-unit apartemen yang ada di Thamrin City.
Saat menjadi tenaga pemasar itu, posisi profesional Sanusi addalah sebagai Direktur Marketing PT Citicon Mitra Tanahabang. Perusahaan ini digandeng PT Jakarta Realty sebagai mitra pemasar Thamrin City.
………., bisa jadi yang bersangkutan memang "memiliki" Thamrin City sebagaimana dimaksud kakaknya, M Taufik.
Namun dia hanya memiliki unit-unit strata baik kios maupun apartemen. Bukan pemilik dalam arti mengembangkan dan memiliki seluruh kawasan multifungsi ini.

  Untung ada berita terakhir ini, jadi terjawablah teka-teki M Sanusi. Gara-gara ocehan Mr Prabowo Soenirman (bukan Subianto) and Mr Taufik sidang pembaca yang teliti jadi bingung berhari-hari. Terimakasih Kompas.com

Ini Disinformasi atau Misinformasi ?

 Definisi :

 Disinformation is intentionally false or inaccurate information that is spread deliberately.^[1] It is an act of deception and false statements to convince someone of untruth. Disinformation should not be confused with misinformation, information that is unintentionally false. Wikipedia
 
  
 
sumber :
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/01/prabowo-soal-sanusi-wajar-dia-kaya-dia-yang-punya-thamrin-city
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/01/mohamad-taufik-sanusi-pengusaha-properti-thamrin-city-contohnya-duitnya-kayak-gimana?page=2
http://mallthamrincity.blogspot.ca/
https://sanusi70.wordpress.com/about/
http://news.detik.com/berita/2658421/ini-sosok-ketua-dpd-dki-gerindra-muhammad-taufik-yang-dilaporkan-kpu-ke-polri
http://www.antikorupsi.org/id/content/ketua-kpud-dki-m-taufik-tersangka-kasus-korupsi

Thamrin City Bukan Milik Sanusi

Selasa, 5 April 2016 | 23:11 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Megastruktur dalam konsep pengembangan multifungsi Thamrin City bukanlah aset properti milik M Sanusi, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, seperti ramai dibicarakan.

Thamrin City adalah properti yang dimiliki dan dikembangkan PT Jakarta Realty, perusahaan kolaborasi bentukan BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo dan Agung Podomoro Group yang merupakan induk usaha dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

Sanusi hanyalah tenaga pemasar yang digunakan jasanya untuk memasarkan unit-unit strata title pusat perdagangan dan unit-unit apartemen yang ada di Thamrin City.

Saat menjadi tenaga pemasar itu, posisi profesional Sanusi addalah sebagai Direktur Marketing PT Citicon Mitra Tanahabang. Perusahaan ini digandeng PT Jakarta Realty sebagai mitra pemasar Thamrin City.

Dari penelusuran Kompas.com, kinerja Sanusi saat itu, yakni kurun 2005, tidak memuaskan PT Jakarta Realty. Penjualan seret, sementara proyek harus tetap jalan. Padahal, dana untuk membiayai konstruksi Thamrin City 30 persen ekuitas perusahaan, 30 persen pinjaman perbankan, dan 40 persen penjualan.

Hingga kemudian, pemasaran diambil alih langsung oleh PT Jakarta Realty dengan menempatkan Vice President Corporate Marketing APLN, Indra W Antono, sebagai Deputi Direktur Pemasaran perusahaan konsorsium tersebut.

Riwayat Thamrin City

Saat dibesut pertama kali pada 1 Juni 2004, nama properti skala jumbo ini adalah Jakarta City Center atau disingkat JaCC. Terdiri dari pusat perdagangan alias trade center, apartemen Jakarta Residence, hotel Amaris, dan Jakarta Business Center.

Lokasinya strategis, untuk tidak dikatakan premium, yakni di Jl Kebon Kacang Raya, Kecamatan tanah Abang, Jakarta Pusat.

Luas lahan Thamrin City adalah 13,5 hektar dengan total luas bangunan 600.000 meter persegi.

Pusat perdagangannya, bukan pusat belanja sebagaimana ditulis beberapa media, terdiri dari 9.000 unit kios yang terangkum dalam 9 lantai.

Para konsultan yang terlibat di dalamnya, bukan sembarangan. Tercatat nama-nama besar yakni PT Airmas Asri sebagai arsitek fasad, hotel, dan perkantoran.

PT Megatika International sebagai arsitek trade center, PT Indomegah Cipta Bangun Citra sebagai arsitek konsep, PT Encona Engineering sebagai konsultan manajemen konstruksi, PT Skemanusa Consultama Teknik sebagai konsultan mekanik dan elektrik, PT Reynold Partnership sebagai konsultan quantity surveyor, dan Belt Collins International yang merupakan konsultan lanskap.

Adapun kontraktor proyek ditunjuk PT Pacific Prestress Indonesia sebagai penyedia tiang pancang, PT Hammer Sakti untuk pemancangan.

Thamrin City menelan investasi senilai Rp 1 triliun.

Kembali kepada Sanusi, bisa jadi yang bersangkutan memang "memiliki" Thamrin City sebagaimana dimaksud kakaknya, M Taufik.

Namun dia hanya memiliki unit-unit strata baik kios maupun apartemen. Bukan pemilik dalam arti mengembangkan dan memiliki seeluruh kawasan multifungsi ini.

 

SUMBER :

http://properti.kompas.com/read/2016/04/05/231102221/Thamrin.City.Bukan.Milik.Sanusi?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

 

 

 

Ini Rahasia Tim TNI AD Kalahkan Tentara Amerika dan Eropa

 

Kamis, 4 Juni 2015 | 21:06 WIB

KOMPAS.com/Reni Susanti Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan (kemeja putih) saat berkunjung ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/6/2015).

BANDUNG, KOMPAS.com — Kemenangan tim TNI AD dalam perlombaan Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) beberapa waktu lalu membuat sejumlah negara besar kelabakan. Bahkan, panitia berniat membongkar senjata buatan Pindad tersebut karena perolehan medali yang begitu mencolok, yakni 30 dari 50 medali yang diperebutkan.
Menanggapi kemenangan tim TNI AD tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan mengatakan, Indonesia tidak berbuat curang. Saat mengobrol dengan manajemen PT Pindad di pabriknya di Bandung, Luhut bertanya kenapa tim Indonesia bisa menang.
Setelah mendengarkan penjelasan Pindad, Luhut menegaskan, tidak ada kecurangan dalam AASAM itu.
“Tadi saya tanya kenapa bisa menang, ternyata ada rahasianya. Saya pelatih menembak, saya paham itu (senjata). Mereka buat satu satuan yang runtun, tidak ada kecurangan. Lalu kenapa (Australia) minta dibongkar? Kalau menangnya (selisih) cuma dua atau tiga boleh saja. Kalau menang 30 dari 50, itu kebanggaan,” ujar Luhut seusai kunjungannya ke PT Pindad, Kamis (4/6/2015).
Kombinasi
Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad Sylmi Karim mengatakan, kemenangan Indonesia disebabkan tiga kombinasi, yakni petembak, amunisi, dan senjata. Kemenangan Indonesia membuktikan bahwa petembak Indonesia mumpuni.
Sedangkan Pindad sendiri memiliki kemampuan dalam hal senjata dan amunisi. Ketiga kombinasi ini klop satu sama lain.
“Kemenangan ini sebagai bukti sudah saatnya memberikan kepercayaan tinggi kepada produk Indonesia. Kemenangan ini memperlihatkan kemampuan Indonesia bersaing dalam lomba. Kalau ini bisa diwujudkan dalam pengadaan produk pertahanan dan keamanan akan lebih indah lagi,” imbuhnya.
Misalnya, TNI ataupun Polri menggunakan semua produk dalam negeri dan memesan senjata dari Pindad. Bahkan, ke depan, Indonesia berpotensi bersaing dengan produsen luar negeri dalam pengadaan alat pertahanan.
“Jika selama ini anak-anak ditanya soal senjata tahunya M16, kita juga ingin di luar negeri anak-anak tahunya SS2,” kata dia.

Kemenangan ini berimbas pada bisnis penjualan senjata produksi PT Pindad. Sejumlah negara berniat membeli SS2. (Baca: Kalahkan Eropa dan AS, Senjata Pindad Diburu Lima Negara)

 

SUMBER :

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/04/21062621/Ini.Rahasia.Tim.TNI.AD.Kalahkan.Tentara.Amerika.dan.Eropa

Menteri Susi Teriak, Tak Ada Untungnya bagi Indonesia Masuk G-20

 

Selasa, 11 November 2014 | 17:03 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, bertemu dengan para nelayan, rekanannya dulu saat menjadi pengepul ikan di TPI Pangandaran, Sabtu (1/11/2014).

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah menjadi kebanggaan jika Indonesia, negara dengan penduduk terbanyak di kawasan Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, masuk dalam jajaran negara-negara G-20.
Namun, pandangan berbeda dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Susi, tidak ada untungnya Indonesia menjadi bagian dari G-20. Susi melihat, justru Indonesia kehilangan pendapatan 14 persen dari total impor tuna yang mencapai 700 juta dollar AS per tahun.
"Karena gengsi itu (menjadi bagian dari G-20) kita kehilangan 14 persen dari tuna, dari 700 juta dollar AS. Belum lagi dari komoditas lain, yakni udang. Nilainya jutaan dollar AS," kata dia, Selasa (11/11/2014).
Atas dasar itu, dia ingin agar Indonesia bisa keluar dari G-20. "Saya minta kepada Dirjen PPHP untuk menyurati Pak Presiden, atau ke Perdagangan, atau Sekneg, atau siapa, saya tidak paham birokrasinya. Apa keuntungan kita dari G-20 untuk perikanan?" ujar Susi.
Susi menuturkan, setiap orang adalah pedagang. Dia menegaskan, lobi diplomatik bukanlah urusannya. Yang dia inginkan adalah lobi perdagangan. Sebab, dia ingin agar Indonesia mendapatkan untung lebih banyak. Dengan demikian, tujuan dari Presiden Joko Widodo tercapai, yakni menjadi tuan rumah dan berdaulat di negeri sendiri.
"Enggak perlu sombong tapi duit ilang, betul enggak? What? Kita di G-20 juga enggak bisa kasih keputusan, karena kita bukan G-8. Yang bikin policy G-8, kita hanya pengikut penggembira," ucap Susi.

Amien Rais Puji Pidato Jokowi dalam Forum APEC

 

Selasa, 11 November 2014 | 23:03 WIB

KOMPAS/ANDRI, AP PHOTO/ANDY WONG
Respons kepala negara asing terhadap Presiden Joko Widodo dan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memuji pidato Presiden Joko Widodo pada forum APEC CEO Summit di Beijing, Senin (10/11/2014). Meski mengaku tak melihat keseluruhan pidato Jokowi, Amien menilai, pidato yang disampaikan Jokowi cukup bagus.
"Saya tidak melihat semuanya, tetapi saya sempat beberapa menit melihat. Menurut saya cukup bagus," kata Amien, seusai acara deklarasi dan pengukuhan kepengurusan Koalisi Merah Putih DKI Jakarta, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Selasa (11/11/2014). 



Maju terusss Presidenku, biar pake Javanese - English pokoknye oke.....Understandable......Memangnye jadi presiden musti kuliah dulu di Amrik. Yang penting bisa memimpin, rakyat sejahtera sandang, pangan, papan (rusunawa).

 
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasinal Amien Rais menyampaikan pidato dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAN Jakarta Utara, Sabtu (28/12/2013). Dalam pidatonya Amien menegaskan kembali semangat kader PAN yang akan memenangkan pemilu 2014, dan menjadikan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai Presiden RI.

Amien berharap, apa yang disampaikan oleh Jokowi bisa segera direalisasikan. Terlebih lagi, pidato Jokowi mendapatkan sambutan positif dari para delegasi yang hadir.
"Sambutan dari para delegasi juga bagus. Sekarang tinggal bagaimana follow-up-nya," ujar mantan Ketua MPR itu.
Seperti dikutip dari harian Kompas, Jokowi memanfaatkan forum APEC CEO Summit di Beijing untuk menawarkan peluang investasi pembangunan infrastruktur yang terkait konektivitas di Tanah Air. Sekitar 500 pemimpin perusahaan terkemuka dari 21 negara di Asia Pasifik tampak antusias dengan paparan Jokowi. 



Presiden Filipina Benigno Aquino III

Dalam forum itu, Jokowi tidak berpidato dengan teks, tetapi menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris dan memanfaatkan slide layar lebar. Di situ, ia menampilkan grafis peta Indonesia serta data statistik sebagai penunjang. Itu paparan perdana Jokowi dalam forum internasional sebagai Presiden.
Mengawali presentasinya, Jokowi memberikan gambaran tentang Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dengan populasi penduduk sekitar 240 juta jiwa. Selanjutnya, ia menjelaskan agenda pembangunan di Indonesia ke depan yang fokus pada konektivitas maritim, pembangunan 24 pelabuhan, dan transportasi massal kereta api, serta pembangkit listrik 35.000 MW.
Jokowi menggambarkan bagaimana konektivitas antarpulau belum terbangun dengan baik sehingga ada kesenjangan harga komoditas barang antara pulau yang satu dan yang lain. Ia mencontohkan harga semen di Papua yang bisa mencapai 25 kali lipat dari harga di Pulau Jawa.
Selain memaparkan peluang yang ada, Jokowi jujur mengungkapkan adanya sejumlah masalah yang menghambat pembangunan di Indonesia, mulai dari birokrasi perizinan, pembebasan lahan, hingga ketersediaan listrik. Namun, ia juga berusaha meyakinkan kalangan usaha di Asia Pasifik bahwa persoalan-persoalan itu akan menjadi fokus pembenahan dari pemerintahannya.
Mengakhiri presentasinya, Jokowi mengundang kalangan usaha pada forum APEC untuk berinvestasi dalam pembangunan di Indonesia.
"Kami menantikan Anda untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi di Indonesia," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
 



Pidato Obama

Menteri-menteri Ini Salah Tempat?

 

Senin, 27 Oktober 2014 | 08:14 WIB


TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama dengan calon menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2014). Hari ini Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama calon menteri untuk mengisi Kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai bukan orang yang tepat untuk pos kementeriannya. Sebagian di antara mereka adalah jajaran menteri terkait perekonomian.
“Rahmat Gobel ini kan kapabilitas beliau selama ini banyak di industri, walaupun ada kekhawatiran kalau di Kemenperin terjadi conflict of interest, tapi kalau di Kemendag tidak menonjol kapasitasnya," ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, Minggu (26/10/2014).
Menurut Enny, susunan Kabinet Kerja ini tak mencerminkan ujaran "Right man on the right place". (Baca juga: Sejumlah Kementerian Salah Menteri?). Namun, dia berharap Rahmat dapat mencegah defisit neraca perdagangan selama dia mengemban amanat sebagai Menteri Perdagangan.
Selain Rahmat, Enny juga mencermati penunjukan Saleh Husein untuk posisi Menteri Perindustrian. “Pengalaman beliau di perindustrian terus terang saya tidak banyak informasi. Yang pasti, publik bertanya-tanya beliau ini siapa?” lanjut dia.



Enny juga menilai lebih tepat jika M Nasir, yang didaulat Joko Widodo menjadi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, menjabat di pos yang berkaitan dengan anggaran. “Pak Nasir, beliau ini dosen saya. Selama ini dikenal cukup piawai dalam hal anggaran, tapi malah jadi Menristek,” sambung Enny.
Selain nama-nama itu, figur seperti Ignatius Jonan, Siti Nurbaja, serta Andrinof Chaniago juga dinilai salah tempat. Khusus untuk Jonan, Enny sepakat bahwa Jonan telah berhasil melakukan revolusi perkeretaapian. Namun, Jonan juga dinilai pantas menduduki pos sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yang berkaitan dengan finance.
“Tidak hanya satu-dua yang ketuker. Tapi mungkin ini strategi (Pak Jokowi), saya enggak tahu juga. Yang pasti, tidak tampak memenuhi ekspektasi publik," kata Enny. "Kebetulan tim ekonomi Kabinet Kerja ini kan yang mendapat harapan terlalu besar. Sebenarnya tidak terlalu jelek juga (strukturnya). Tetapi karena ekspektasinya terlalu tinggi, dan kenyataannya hanya seperti itu, ya jadi kurang.”

Ini caranya menghitung UMP 3,7 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Tuntutan buruh meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta menuai respons dari stakeholder lain, yakni pengusaha dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pengusaha dengan tegas menolaknya, sementara pemerintah pikir-pikir. Dalam aksi unjuk rasa buruh, 3 September 2013 lalu, permintaan kenaikan UMP dari Rp 2,2 juta ke Rp 3,7 juta dianggap rasional dan telah melalui tahap kalkulasi komponen hidup layak (KHL) yang matang.
Apa saja KHL versi para buruh? Berikut daftarnya:
1. Perumahan. Sewa rumah (3 petak); Cicilan rumah tipe 36 sebesar Rp 750.000; perabotan rumah 30 item, di antaranya, kasur, dipan, seprai, meja, lemari, dispenser, mesin cuci, kipas angin, perlengkapan makan seharga Rp 300.000; biaya listrik 900 VA Rp 100.000, dan air PAM untuk keperluan mandi dan rumah tangga Rp 100.000.
2. Transportasi. Dua kali naik angkutan umum (pergi-pulang/PP) dengan perhitungan 2 x Rp 3.000 (PP) atau Rp 12.000; bus transjakarta (PP) yaitu 2 x Rp 3.500 atau Rp 7.000, dengan total satu bulan Rp 570.000.
3. Makanan dan minuman. Makan pagi (nasi uduk telur) Rp 5.000 x 30 hari atau Rp 150.000; makan siang (nasi soto) Rp 9.000 x 30 hari atau Rp 270.000; makan malam (nasi goreng) Rp 8.000 x 30 hari atau Rp 40.000; buah-buahan Rp 100.000; minuman satu kali minum teh Rp 2.000 x 30 hari atau Rp 60.000; satu kali minum kopi Rp 2.500 x 30 hari atau Rp 75.000; air mineral Rp 3.000 x 30 hari atau Rp 90.000; dan susu Rp 2.500 x 30 hari atau Rp 75.000, dengan total Rp 300.000.
4. Sandang, seperti pakaian, celana, kaus, sepatu, kemeja, handuk, perlengkapan ibadah, jam tangan, jam dinding, tas kerja, dan lainnya total Rp 300.000.
5. Pendidikan seperti langganan koran atau tabloid total Rp 15.000.
6. Kesehatan seperti sabun, pasta gigi, bedak, deodorant, sampo, suplemen obat, potong rambut, dan lainnya total Rp 150.000.
Jika dijumlah, poin 1 sampai dengan 6, totalnya mencapai Rp 3.070.000.
Belum lagi ditambah rekreasi dan tabungan atau 3 persen dari total sebesar Rp 100.000 menjadi Rp 3.170.000.
Dengan menghitung UMP berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka UMP atau UMK yang telah dihitung tadi sebesar Rp 3.170.000 ditambah dengan KHL rata-rata 4 persen, produktivitas sebesar 6 persen, dan inflasi 9 persen.
Kemudian, 19 persen dari KHL Rp 602.000 dan KHL ditambah produktivitas pertumbuhan ekonomi dan inflasi ditambah 19 persen KHL, maka jumlahnya yakni Rp 3.772.000.
Pengusaha: Tidak realistis
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Sarman Simanjorang menegaskan, tuntutan buruh tak realistis dan mengancam kelangsungan dunia pengusaha di DKI Jakarta, terlebih suasana ekonomi global yang berdampak buruk bagi ekonomi di Indonesia, dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar AS.
"Kenaikan UMP 2013 sebesar 44 persen saja sudah banyak perusahaan yang berencana pindah ke luar Jakarta dan sudah rasionalisasi dengan mengurangi karyawan. Tuntutan sebesar ini sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan dunia usaha," ujarnya, Kamis (5/9/2013).
Sarman berharap para buruh mengerti situasi dan kondisi yang ada. Ia juga mengajak para buruh tak khawatir soal kesejahteraan. Sebab, besaran UMP dari tahun ke tahun kian meningkat. Peningkatan itu diharapkan memiliki garis lurus dengan peningkatan kesejahteraan para buruh.
Di sisi lain, kata Sarman, perbaikan pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada rakyatnya kian maksimal, misalnya melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), transportasi murah, serta rumah susun buruh.
Jokowi pikir-pikir
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak masalah atas keinginan para buruh. Namun, pihaknya tak ingin merespons terlalu dini. Pihaknya akan melakukan kalkulasi terlebih dahulu apakah UMP yang menjadi tuntutan buruh bisa dipenuhi atau tidak. "Kita kan survei dulu, survei melihat situasi ekonomi, semua harus dilihat dong, jangan-jangan nanti jadi bumerang, naik-noak-naik-noak, nanti perusahaan kolaps semua gimana?" ujarnya.

Sumber :
 Pengusaha Tolak Tuntutan UMP Rp 3,7 Juta, Jokowi Pikir-pikir... - Kompas.com