 |
| Apartemen prostitusi di Cologne, Jerman |
Pemerintah Provinsi DKI akan melihat bagaimana tanggapan masyarakat dari aspek sosial dan ekonominya. "Idenya itu dari Pak Gubernur, adalah tower yang mana dilegalkan di situ untuk urusan-urusan (prostitusi) itu," ujar Saefullah di Balai Kota, Senin (27/4/2015).
Akan tetapi, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI belum menentukan lokasi apartemen tersebut. Belum ditentukan pula apakah apartemen tersebut menggunakan apartemen yang sudah ada atau membuat bangunan baru.
"Atau misalnya di Kepulauan Seribu tempatnya, atau mungkin di pinggiran mana. Jadi, ini masih ide, masih jauh. Nanti akan bergulir terus. Respons-respons dari masyarakat akan tertampung," ujar Saefullah.
Saefullah mengatakan, persoalan prostitusi sudah ada sejak lama di DKI Jakarta, tetapi baru mencuat setelah ada korban jiwa. Dia mengacu kepada kasus Deudeuh Alfi Sahrin, yang tewas oleh pelanggannya di dalam kamar kos.
Saefullah mengatakan, hal ini dilakukan agar praktik prostitusi tidak menyebar ke mana-mana. "Biar dia tidak nyebar ke mana-mana. Istilahnya Pak Gubernur, ini kan bagian dari keberadaan masyarakat. Beliau bilang ini sampah. Sepanjang manusia itu ada, perbuatan menyimpang itu pasti ada. Ketimbang ngumpet-ngumpet, gimana ini dilegalkan," ujar Saefullah.
 |
| Prostitusi apartemen sedang menunggu clents |
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, sudah banyak tempat di Jakarta yang dijadikan lokasi prostitusi terselubung. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti Pemerintah Provinsi DKI akan melegalkan lokasi prostitusi tersebut.
"Kalau dilegalkan, dikira kita itu membenarkan, menjustifikasi praktik-praktik itu. Iya enggak? Prostitusi itu kan sejarahnya hampir sama dengan peradaban manusia, hanya kadang-kadang kita munafik saja, bukan begitu kan?" ujar Djarot di Balai Kota, Senin (27/4/2015).
Djarot pun mengatakan yang harus dilakukan Pemprov saat ini adalah mengawasi lingkungan sekitar, apalagi baru saja terungkap praktik prostitusi di Apartemen Kalibata City.
Djarot mengatakan, Pemprov DKI bersama masyarakat harus bersama-sama mengawasi tempat seperti apartemen dan kos-kosan agar tidak disalahgunakan menjadi tempat prostitusi. "Jangan sampai juga ada orang-orang yang enggak jelas masuk ke situ," ujar Djarot.
Djarot mengatakan, Jakarta merupakan kota terbuka yang mengizinkan siapa pun masuk ke kota ini. Akan tetapi, semua yang masuk ke Jakarta harus terdata dengan baik.
Pemprov DKI harus memiliki data penduduk yang masuk ke Jakarta tiap tahunnya. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu upaya Pemprov untuk mengawasi penduduk dan mencegah terjadinya praktik prostitusi.
Sebelumnya, Djarot juga sudah meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendata semua penghuni apartemen, termasuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami).
Hal tersebut menyikapi terbongkarnya praktik prostitusi di Apartemen Kalibata City dengan modus penawaran lewat media online.
"Saya sudah bilang, ini semua apartemen maupun rusunawa, saya sudah ngomong diskusi kepada Sekda, kita instruksikan untuk Dinas Dukcapil bersama Satpol PP, RT, atau RW, dan kelurahan setempat untuk mendata mereka semua tanpa kecuali dan tidak ada eksklusivitas dalam hal ini," ungkap Djarot.
Djarot mengatakan, apartemen selama ini sangat eksklusif sehingga petugas pun sulit untuk masuk dalam rangka melakukan pendataan.
Ahok : Nanti di Area Lokalisasi Kita Tulis, yang Merasa Suci Enggak Boleh Masuk
 |
| Suasana apartemen prostitusi di Jerman |
"Mungkin nanti di (area) lokalisasi kita juga tulis begitu kok, yang merasa suci enggak boleh masuk, gitu loh. Enggak apa-apa, gitu loh. Ya kenapa tidak boleh?" ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Senin (27/4/2015).
Ahok mengaku sengaja melontarkan ide untuk membangun kawasan khusus kegiatan prostitusi ini untuk melihat reaksi masyarakat. Jika wacananya banyak ditentang, Ahok akan mengetahui apa pertimbangan pihak lain menentang idenya.
Meski membuat wacana membangun area lokalisasi, Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tetap akan menindak tempat kos liar.
Ahok Yakini PSK Hanya Dapat Berhenti dari Pekerjaannya dengan Cara Tobat
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengurangi populasi pekerja seks komersial di Jakarta. Menurut Ahok, sapaan Basuki, seorang PSK hanya dapat berhenti dari pekerjaannya dengan cara bertobat.Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan mereka pengganti berupa lapangan pekerjaan, kata Ahok, cara itu tidak akan menarik minat para PSK. Hal ini karena mereka terbiasa bekerja dalam waktu singkat, tetapi dengan pendapatan yang besar.
Selama PSK tersebut masih muda dan memiliki banyak pelanggan, maka tidak ada pekerjaan yang lebih menarik bagi dia.
"Persoalannya bagaimana kita selamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang terperangkap menjadi PSK. Itu lebih penting buat saya. Makanya, saya harus mengenali siapa mereka. Pasti orang protes, kalau orang protes ya sudah, saya cuma mau sampaikan itu pikiran saya tentang prostitusi," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (27/4/2015).
Dengan membuat satu tempat khusus untuk kegiatan prostitusi, kata Ahok, akan mempermudah pemerintah mengatur PSK.
Bahkan, kesempatan untuk membuat para PSK bertobat juga semakin besar. Ahok mengatakan, dengan mengumpulkan PSK di satu tempat, para rohaniwan bisa dengan mudah dikirim ke tempat itu untuk mendekati mereka. Rohaniwan tersebut akan mendengar keluh kesah para PSK dan memasukkan pandangan-pandangan dari segi agama kepada para PSK.
Ahok : PSK Bersertifikat
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan wacana pekerja seks komersial (PSK) bersertifikat bertujuan agar pemerintah bisa mengontrol mereka."Kalau kita baca-baca ada PSK tobat segala macem, itu karena ada yang mempertobatkan mereka. Nah, itu karena (mereka) di kompleks, ketahuan siapa orangnga. Sekarang kita tau enggak dia (PSK) siapa? Saya mau tanya di Kalibata City, kita enggak tahu kan (siapa PSK-nya)? Pindah pindah, takut ditangkep. Kita enggak tahu," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (27/4/2015).
Ahok mengatakan ide dari wacana ini memang melegalkan prostitusi. Ahok yakin dengan cara itu pemerintah bisa lebih mengontrol praktik prostitusi. Dengan begitu, pemerintah bisa memberi solusi.
Meskipun demikian, Ahok menyadari ide yang dia lontarkan itu akan ditentang berbagai berbagai pihak.
"Saya hanya ingin sampaikan pikiran tentang PSK ini. Tentang perbudakan. Menurut saya, ini lebih ngeri loh enggak bisa kita kontrol. Kedua, tentu masalah penegakan hukum. Ya bisa ada oknum aparat terlibat. Kalau terlibat kita harus lawan bersama," tambah Ahok.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan pekerja seks komersial (PSK) akan mendapat sertifikat perkerjaan. PSK yang dibekali sertifikat adalah PSK yang berada di apartemen khusus kegiatan prostitusi yang diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI.
"Jadi ini ide dari Pak Gubernur, kalau bisa ada 1 apartemen yang memang berizin untuk profesi itu, dia (PSK) dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina. Jadi kalau dia memang profesinya itu, dia punya sertifikat. Saya praktik begini karena saya punya sertifikat," ujar Saefullah di Balai Kota DKI.
Sumbe:
KOMPAS.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar