KKPNews, Boston – Kebijakan kelautan Indonesia dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia telah menarik berbagai kalangan di dunia, termasuk akademisi dari universitas terkemuka di Amerika Serikat yakni Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Harvard University.
Secara marathon pada Senin waktu setempat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan kuliah umum sebagai dosen tamu kehormatan di kedua kampus yang berada di Cambridge, Boston tersebut. Antusias terlihat dari banyaknya mahasiswa yang hadir dan berebut memberikan pertanyaan.
Pada kesempatan pertama, Menteri Susi memaparkan berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah Indonesia dalam memerangi illegal fishing di kampus MIT Sloan School of Management. Pihaknya terus memperketat pengawasan di perairan Indonesia, tidak hanya dengan peningkatan armada namun juga dengan memanfaatkan teknologi.
Menteri Susi menyebutkan, Global Fishing Watch menjadi produk sistem informasi dan teknologi yang dapat diandalkan dalam mengontrol pergerakan kapal perikanan melalui satelit secara realtime. Sehingga siapa saja nantinya bisa ikut memantau usaha penangkapan ikan di Indonesia melalui aplikasi yang dikembangkan SkyTruth, Oceana dan Google ini.
Ia pun berbicara bagaimana para pelaku illegal fishing saat ini lebih pintar dan lebih canggih dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Tak pelak banyak modus baru ditemukan, seperti pada kasus MV Viking yang telah di tangkap beberapa waktu yang lalu di perairan Kepulauan Riau. Kapal buruan interpol Norwegia tersebut kapal sudah 13 kali ganti nama, 12 kali ganti bendera dan 8 kali ganti Call sign.
Sementara itu, dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia dan Laut Masa Depan Bangsa dilakukan melalui tiga pilar strategi yakni Sovereignty, Sustainability, dan Prosperity. Pemberantasan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing menjadi bentuk bagian dari penegakan kedaulatan (sovereignty) di laut.
Tiga pilar strategi pembangunan perikanan Indonesia di bahas secara gamblang oleh Menteri Susi saat berbicara di kampus Harvard Kennedy School, pada Senin siang waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia.
Dijelaskan olehnya, Indonesia sebagai negara maritim yang tiga alurnya dipergunakan sebagai lalu lintas laut dunia dan panjang pantainya terpanjang kedua di dunia, namun tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari bidang kemaritiman. Penerimaan negara dari industri perikanan pada 2013 hanya Rp227 miliar.
Hal itu disebabkan karena Indonesia membiarkan terjadinya penangkapan ikan secara ilegal. Lebih dari 10 ribu kapal milik perusahaan negara Tiongkok, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan Indonesia.
“Menurut Wakil Presiden Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, setiap tahun minimal ikan yang ditangkap secara ilegal dari perairan Indonesia nilainya USD20 miliar,” sebut Susi.
Atas dasar itulah, Indonesia perlu menegakkan kedaulatannya. Awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Susi mengumpulkan dan menyampaikan kepada para duta besar negara sahabat bahwa Indonesia akan menindak keras kapal-kapal yang melakukan penangkapan secara ilegal.
Selanjutnya beberapa kapal asing yang masih mencoba melakukan penangkapan ilegal telah ditindak dan bahkan ditenggelamkan. Kini puluhan ribu kapal asing itu sudah keluar dari wilayah Indonesia.
“Langkah tegas ini dilakukan bukan hanya untuk kepentingan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga untuk mencegah perdagangan manusia dan narkoba. Bahkan manfaat lebih lanjut konsumsi solar nasional turun tiga puluh enam persen,” kata Susi.
Sementara itu Pakar ekonomi Universitas Harvard, Gustav Papanek mengajukan pertanyaan sejauh mana perikanan bisa menyerap tenaga kerja Indonesia. Sebagai orang yang banyak membantu perumusan kebijakan ekonomi Indonesia, Ia berpandangan, perikanan seharusnya bisa menggantikan sektor pertanian sebagai pembuka lapangan kerja.
Menteri Susi pun optimistis apabila tiga pilar strategi itu bisa dijalankan, bukan mustahil orang akan tertarik menggeluti perikanan. Jumlah pembukaan satu juta lapangan kerja bukan lah sesuatu mustahil, apalagi pemerintah sudah menghapuskan industri pengolahan produk perikanan dari daftar negatif investasi. (DS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar