Penuhi Nazar, Pemulung Ini Tinggalkan Istri yang Hamil untuk Temui Jokowi

Rabu, 27 Agustus 2014

Syarifudin saat menemui Kapolres Kota Tasikmalaya untuk meminta izin perjalanan menuju Jakarta dengan berjalan kaki, Rabu (27/8/2014)
TASIKMALAYA, KOMPAS.com – Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dengan diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sepekan lalu, masih menyisakan sebuah cerita dari para pendukungnya. Salah satunya pendukung Jokowi di Kota Tasikmalaya, bernama Syarifudin (44) yang berprofesi sehari-hari sebagai pemulung.
Bapak delapan anak ini berupaya memenuhi nazarnya jika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI ke-7, akan berjalan kaki dari kampung asalnya Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, ke kediaman Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat. Ia pun rela meninggalkan istrinya di rumah dalam keadaan hamil enam bulan anaknya yang kesembilan demi memenuhi nazarnya itu.
Pria berperawakan tinggi kurus ini mulai berangkat dari rumahnya sejak Rabu (27/8/2014) pagi. Tangis haru sang istri dan anak-anaknya mewarnai pelepasan Syarifudin. Dia tak sendirian pergi jalan kaki ke Jakarta untuk menemui Jokowi. Seorang rekan sesama pemulungnya yang juga pengagum Jokowi, Iik (32), turut mendampingi Syarifudin untuk memenuhi nazarnya.




Keberangkatan dua sahabat sesama pemulung ini awalnya sempat menjadi bahan cemoohan tetangganya. Sebab, kepergian kedua pria ini hanya bermodalkan sebuah gerobak barang bekas yang biasa dipakai kerjanya sehari-hari dan hanya berbekal tiga pasang pakaian, satu botol minuman mineral dan uang selembar pecahan Rp 50.000. Namun kedua pria ini tetap bertekad untuk memenuhi nazarnya berjalan kaki dari Tasik ke Jakarta untuk menemui pemimpin panutannya.
“Saya melakukan ini untuk memenuhi nazar saya. Saya akan jalan kaki dari Tasik ke Jakarta untuk menemui Jokowi. Soalnya, sejak Jokowi masih wali kota Solo, saya sudah mengaguminya,” kata Syarifudin saat ditemui di kediamannya sebelum berangkat, Rabu.
Sebelum berangkat, Syarifudin dan rekannya sempat berkunjung terlebih dahulu ke Mako Polres Tasikmalaya Kota untuk meminta surat izin perjalanan. Mereka pun diterima langsung oleh Kepala Polres Tasikmalaya Kota, AKBP Noffan Widyayoko.
Barang rongsokan jadi bekalSekitar pukul 15.00 WIB sore tadi, kedua pria ini terpantau telah berada di kawasan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, arah Bandung. Kompas.com pun sempat mewawancarai kembali kedua pria ini di sela-sela perjalanan mereka.
Saat ditanya bagaimana caranya nanti bertahan hidup di perjalanan menuju Jakarta, Syarifudin mengaku hanya mengandalkan memungut barang bekas di jalan, lalu diangkut gerobak dan nantinya akan dijual ke pengepul. Meskipun demikian, Syarifudin mengaku tak mengetahui persis kemana barang bekas tersebut dijual.
“Saya nantinya akan mengumpulkan barang bekas di jalan yang bisa dijual. Hasilnya akan dijadikan bekal dalam perjalanan menuju Jakarta nantinya. Saya tempatnya gak tahu nanti bisa menjual, nanti saya cari saja,” ungkap Syarifudin.
Bawa pesan istri
Syarifudin mengaku langkahnya ini sudah mendapatkan persetujuan dari istrinya. Bahkan istrinya pun menitipkan pesan khusus kepadanya untuk disampaikan ke Jokowi. Istrinya berpesan kepada Jokowi untuk memberantas korupsi dan membela rakyat kecil. Dukungan sang istrinya menambah semangat Syarifudin untuk bisa sampai ke Jakarta dengan jalan kaki.
“Sudah izin istri. Sedih mah sedih pak, apalagi istri saya sedang mengandung. Tapi saya sudah nazar dan wajib dijalankan. Sebelumnya istri saya sudah tahu kalau saya nazar begini sebelumnya,” tambah dia.
Rela ditinggal suami
Dikonfirmasi terpisah, istri Syarifudin, Sri mengaku rela ditinggalkan suaminya meski dalam keadaan hamil anak ke sembilan. Ia pun mengaku sudah tahu sebelumnya nazar suaminya untuk berjalan kaki ke Jakarta jika Jokowi terpilih sebagai presiden.
“Saya rela pak, dan saya tahu suami saya bernazar seperti itu kalau Jokowi menang jadi presiden. Awalnya, suami saya bingung, namun saya terus mendorongnya untuk memenuhi kewajibannya karena sudah nazar begitu,” ungkap Sri sambil berlinang air mata.
Selama ditinggal suaminya ke Jakarta, Sri mengaku mendapatkan bekal untuk menghidupi anak-anaknya hasil meminjam uang ke tetangga. Ia pun merasa beruntung memiliki para tetangga yang baik hati dan sudi membantunya. Apalagi para tetangga pun tahu kalau suaminya telah bernazar seperti itu.
“Saya dikasih pinjam uang oleh tetangga untuk hidup selama ditinggal suami. Mereka pun mendorong suami saya karena tahu awalnya nazar,” kata Sri didampingi seorang anaknya yang masih duduk di sekolah dasar.
Sri pun berharap kalau suaminya ditakdirkan sampai di Jakarta dan bertemu Jokowi, bisa menyampaikan pesannya. Soalnya ia yakin Jokowi mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
“Iya, saya pesan ke suami untuk disampaikan ke Jokowi kalau bertemu. Berantas korupsi dan bela rakyat kecil. Satu lagi, sejahterakan pendidikan diniyah-diniyah di kampung,” pungkas Sri.

SBY: Pemikiran Saya dan Jokowi Klop Rabu,

27 Agustus 2014 | 22:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa ada kecocokan pemikiran dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan SBY dalam konferensi pers bersama Jokowi seusai pertemuan empat mata di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.
"Pemikiran saya dan Pak Jokowi klop. Kami ingin melaksanakan transisi dengan sebaik-baiknya," kata SBY.



SBY mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi membahas beragam hal, di antaranya tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dan APBN Perubahan 2014. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini, kata SBY, tidak membahas hal-hal teknis. "Karena forum ini bukan forum negosiasi, kami mengikuti sistem dan tatanan yang berlaku," ujarnya. 

Menurut SBY, proses transisi ini penting bagi keberhasilan pemerintahan yang akan datang. SBY menegaskan, ia memiliki komitmen dan kewajiban moral untuk membantu Jokowi yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan.
"Pertemuan tadi keperluan untuk komunikasi berlanjut. Ini tradisi yang harus kita letakkan yang akan membawa kebaikan bagi bangsa kita," kata SBY.
Pertemuan SBY dan Jokowi berlangsung sejak pukul 21.00 WIT, mundur satu jam dari jadwal semula, pukul 20.00 WIT.
Sepakat Bentuk Transisi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup empat mata. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat membentuk transisi pemerintahan.
"Dengan telah dibukanya pintu konsultasi, maka sekali lagi Tim Transisi Pak Jokowi sudah dapat berkomunikasi secara resmi dengan jajaran pemerintahan yang akan saya tugasi untuk jalin komunikasi itu," kata Presiden SBY dalam konferensi pers bersama Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014).
Kepala Negara menjelaskan, pertemuan empat mata yang dilakukan tertutup itu membahas persoalan kenegaraan.


"Telah kami bicarakan secara konstruktif hal-hal penting yang berkaitan dengan agenda kenegaraan dan pemerintahan, utamanya akhir 2014 dan awal 2015," lanjut SBY.
Tak hanya itu, SBY juga memberi porsi dalam pembicaraan tentang APBNP 2014 dan RAPBN 2014.



"Kami juga bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk RAPBN 2015 dan juga APBNP 2014 ini," ucap SBY.
Karena itu, SBY menjanjikan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas proses transisi pemerintahan. SBY juga sudah membuka pintu komunikasi antara kementeriannya dengan Tim Transisi Jokowi.

"Kami bersepakat, apa yang kami bicarakan malam ini lebih lanjut nanti akan ditindak lanjuti, lebih teknis antara Tim Transisi Pak jokowi dengan jajaran pemerintahan yang ada sekarang ini," tukas SBY.
Kompak Tak Singgung  BBM
Setelah sebelumnya wacana pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diramaikan dengan agenda pembahasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), nyatanya dalam jumpa pers kedua tokoh itu di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam ini isu kenaikan harga BBM sama sekali tidak disinggung. Presiden SBY dan Jokowi kompak tak sekali pun menyebut kata “BBM”.
 
Presiden SBY mengaku pertemuannya dengan Jokowi membahas RAPBN 2015 dan APBN-P 2014. Namun, tidak ada penjelasan lebih spesifik terkait pokok-pokok pembicaran dalam RAPBN 2015 itu.
“Kami juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program pemerintah yang tengah dijalankan, termasuk RAPBN 2015, dan juga APBN Perubahan 2014 ini,” ujar Presiden SBY dalam jumpa pers bersama dengan Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014).
 
Presiden dan juga Jokowi sama-sama tidak menjabarkan lebih lanjut soal RAPBN 2015 ini. Jokowi hanya mengakui pembicaraan selama dua jam tadi sudah sangat detil, namun belum sampai pada hal-hal teknis. Hal-hal teknis, lanjutnya, baru akan dibahas dalam komunikasi antara tim transisi dan kementerian. SBY pun menyatakan hal senada.
 
“Kami tidak bahas secara teknis karena pertemuan malam ini bukan forum negosiasi. Kami mengikuti sistem, tatanan, dan mekanisme yang berlaku. Alhamdulilah, pikiran saya dan pikiran pak Jokowi klop, bahwa kami betul-betul ingin melaksanakan transisi dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.
 
Sebelum pertemuan kedua tokoh ini bertemu, Jokowi sempat mengutarakan niatnya untuk menyampaikan pendapat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jokowi bahkan sudah berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Jokowi menilai subsidi BBM yang ada dalam RAPBN 2015 bentukan pemerintahan SBY cukup memberatkan. Sehingga, dia meminta agar subsidi BBM ditekan.
 
Apabila dana subsidi ditekan, maka salah satu alternatifnya adalah menaikkan harga BBM. Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla pun angkat bicara soal kemungkinan pemerintahannya bersama Jokowi nanti menaikkan harga BBM. JK justru berharap peningkatan harga BBM subsidi dilakukan pada masa pemerintahan SBY.

Profil Lulung Lunggana, Bisnis Keras di Tanah Abang

Selasa, 30 Juli 2013 
TEMPO.CO, Jakarta – Nama Abraham 'Lulung' Lunggana kembali mengemuka terkait konflik dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok'. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu disebut-sebut berada di balik sikap PKL Tanah Abang yang menolak direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta. (Lihat: Cari Ahok, Pendukung Lulung Geruduk Balai Kota)
Haji Lulung, panggilan akrabnya, memang dikenal sebagai salah satu tokoh yang disegani di kawasan pasar terbesar di Asia Tenggara tersebut. Investigasi majalah Tempo edisi 15 November 2010 berjudul Geng Reman Van Jakarta pernah mengulas kiprah Haji Lulung.
Haji Lulung awalnya bukan siapa-siapa di Tanah Abang. Dia hanya seorang pengumpul barang-barang dan kardus bekas di pasar tersebut. Namun peruntungannya mulai berubah pada tahun 1996 silam, ketika terjadi peralihan ‘kekuasaan’ di sana.



Saat itu terjadi perang terbuka antara kelompok Timor pimpinan Hercules Rozario Marshal, sebagai penguasa Tanah Abang, dengan jawara Betawi Muhammad Yusuf Muhi alias Bang Ucu. Haji Lulung pun merapat ke kelompok Timor dan memberikan dukungannya kepada Hercules. Tapi sayangnya Hercules gagal mempertahankan kuasanya di Tenabang.

Tersingkirnya Hercules membuat Haji Lulung ketar-ketir. Dia menjadi ‘buronan’ kelompok Betawi, karena dinilai sebagai pengkhianat lantaran lebih mendukung Hercules. Tapi dia beruntung lantaran diselamatkan oleh Bang Ucu. Dia pun tetap berusaha untuk menjadi salah satu pemain utama, meski Hercules sudah tersingkir.
Pada tahun 2000, dia mengambil alih kekuasaan Bang Ucu dan menguasai usaha perparkiran dan pengamanan di Tanah Abang. Dia mendirikan PT Putrajaya Perkasa yang bergerak di dua sektor usaha tersebut. Bisnisnya pun kian menggurita dan mempekerjakan ribuan orang. Namun begitu, dia tetap rutin mengirim setoran kepada Bang Ucu tiap bulannya.
Dia pun menolak jika disebut sebagai preman. “Kami masuk lewat tender resmi,” ujar Lulung kepada majalah Tempo beberapa waktu lalu. Selain usaha jasa keamanan dan perparkiran, dia juga memiliki kantor pengacara dengan nama Haji Lulung & Associates.
Kini, Lulung aktif di dunia politik dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Di PPP, posisinya pun cukup strategis, Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Posisi itu bakal terus dia pegang setidaknya hingga 2016 mendatang.


sumber :
Tempo

Ini Spesifikasi Lamborghini Mentereng Haji Lulung

Harga selangit. Berkelir hijau.
Selasa, 26 Agustus 2014, 06:41
VIVAnews - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abraham Lunggana alias Haji Lulung berhasil menyita perhatian publik di Tanah Air setelah tampil mencolok saat acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, Senin kemarin 25 Agustus 2014.
Dalam acara tersebut, Haji Lulung rupanya membawa supercar berharga selangit, yakni Lamborghini berkelir hijau. Tak heran, mobil miliknya menjadi obyek kerumunan banyak orang yang ingin sekedar berfoto bersama.

Saat dikonfirmasi, Lulung tak menampik. Ia bahkan mengaku memiliki lima unit mobil mewah. "Saya punya lima unit (mobil mewah). Ini enggak sengaja. Saya kan habis dari Bali lima hari, jadi tidak pulang dulu. Makanya saya bawa mobil ini," terang Lulung.

Bicara model, Lamborghini yang dibesut Lulung merupakan jenis Gallardo LP 570-4 Superleggra. Banteng matador asal Italia itu pertama kali dirilis pada Geneva Motor Show 2010.
Dilansir Lamborghini.com, mobil ini rupanya tak sembarang kendaraan, lantaran dirancang dengan menggunakan komponen serat karbon untuk eksterior dan juga interiornya.

Meski berbahan ringan, serat karbon yang disematkan pada Gallardo Superleggra ini dikembangkan secara khusus oleh Automobili Lamborghini Advanced Composite Structures Laboratory (ACSL) di Universitas Washington, Amerika Serikat.
Bahan ini diketahui juga digunakan untuk aeronautika dan astronotik hingga ke pesawat Boeing 787. Tak heran jika mobil ini menjadi yang teringan saat melesat di jalan raya.

Untuk urusan jantung mekanis, Lamborghini milik Haji Lulung memiliki mesin V10 berkapasitas 5,2 liter dengan crankcase alumunium dan sistem pelumasan dry sump. Mesin ini diklaim dapat menghasilkan tenaga 419KW (570 PS/562 hp) pada putaran mesin 8.000 rpm, dan torsi 540 Nm pada rpm 6.500.
Dengan tenaga tersebut, mobil ini dapat berakselerasi dari 0-100 km/jam hanya dalam kurun waktu 3,4 detik dan kecepatan maksimum 325 km/jam (202 mph).

Bicara harga, di Indonesia harga Lamborghini Gallardo dijual di atas Rp4 miliar. Lulung sendiri mengaku wajar berhasil memiliki mobil mewah tersebut mengingat profesinya yang juga sebagai pengusaha sukses. "Saya pengusaha," ujarnya. (ita).

 Baca juga :
Profil Haji Lulung

Ini Penjabaran Lengkap Putusan MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta

 

Jumat, 22 Agustus 2014 
 

Sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (21/8/2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Penolakan tersebut tercatat dalam amar putusan setebal 4.390 halaman. Butuh tiga kali skorsing dan sekitar tujuh jam bagi sembilan Majelis Hakim MK untuk membacakan 300 halaman secara bergantian dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Sidang pun berlangsung dari siang hingga malam hari.
Secara garis besar, MK mengelompokkan penolakannya menjadi beberapa bagian. Ini penjabarannya:

1. Klaim Hitungan Kemenangan
Prabowo-Hatta meminta MK agar menetapkan mereka sebagai pemenang pilpres berdasarkan perhitungan suara yang mereka lakukan sendiri. Pasangan nomor urut 1 itu mengklaim telah mendapatkan 67.139.153 suara sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya mendapatkan 66.435.124 suara.
Mereka menilai, hitung-hitungan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Jokowi-JK tidak sah karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistemais dan masif dalam pilpres. KPU menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833.
Namun, menurut Mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana dan dimana terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara pihak terkait. Bukti dan saksi dalam persidangan juga tak mampu menjelaskan hal itu.
"Justru sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi mengenai perolehan suara," kata Hakim MK Muhammad Alim. 

2. Penyusunan dan DPT
Prabowo-Hatta juga menuding KPU melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dengan pengabaian Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebagai sumber penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengabaian itu berujung manipulasi data DPT dan akhirnya berdampak sistemik hingga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam proses pilpres yang menguntungkan Jokowi-JK. Tetapi, berdasarkan bukti dan saksi ketiga pihak, Mahkamah menilai tidak dijelaskan secara detil mengenai pengabaian DP4.
Mahkamah juga berpendapat, penyusunan DPT merupakan proses panjang yang dilakukan KPU dengan tahapan yang sesuai peraturan.
"Maka apabila ada keberatan mengenai DPT, seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemlih sebagimana didalilkan pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut," kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi. 

3. Jumlah DPKTb Tinggi
Prabowo-Hatta juga mecurigai tingginya jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah strategi mobilisasi massa untuk memenangkan Jokowi-JK. Mereka menilai DPKTb tidak sah dan melanggar Undang-Undang. Namun, Mahkamah menilai, DPKTb sah dan justru dapat menyalurkan hak konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.
Mahkamah juga menilai saksi yang dihadirkan Prabowo-Hatta tidak bisa membuktikan tuduhannya mengenai mobilisasi massa. Selain itu, Prabowo-Hatta juga tidak bisa menjamin siapa yang dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTb karena pemilu bersifat rahasia.
"Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan beprapa kepastian perolehan suara yang diperoleh pemohon jika hal tersebut (DPKTb) tidak terjadi," kata Hakim Aswanto.

4. Nol Suara di Papua
Prabowo-Hatta merasa telah dicurangi karena sama sekali tidak mendapatkan satu suara pun di 2152 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, kecurangan ini sempat dikeluhkan langsung oleh Prabowo dengan menyebut Indonesia layaknya negara totaliter, fasis, dan komunis saat berorasi dalam sidang perdana MK.
Namun, Mahkamah menilai raihan nol suara di sejumlah TPS bukan berarti terjadi kecurangan. Pasalnya, dalam berbagai sengketa pemilu yang pernah ditangani MK, kerap terjadi salah satu pasangan calon mendapatkan suara nol. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, seperti di Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku dan Maluku Utara.
"Perolehan suara nol tidak hanya untuk pemohon saja, akan tetapi pihak terkait di suatu TPS juga memperoleh nol suara," kata Hakim Wahidudin Adams. 

5. Rekomendasi Bawaslu
Prabowo-Hatta mempermasalahkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka menilai, KPU telah dengan sengaja mengabaikan rekomendasi tersebut guna memenangkan pasangan Jokowi-JK. Namun, MK juga tidak melihat hal ini sebagai suatu bentuk kecurangan, meskipun ada kesalahan prosedur dan administratif yang dilakukan.
Di DKI Jakarta misalnya, menurut Mahkamah Bawaslu tidak cermat dan tidak mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikannya sehingga KPU merasa telah menyelesaikannya dengan hanya melakukan kroscek.
"Sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan rekomendasinya secara keseluruhan oleh termohon, menurut Mahkamah, Bawaslu harus dianggap telah menerima pelaksaan rekomedasi oleh termohon," ujar Hakim Maria Farida Indriarti. 

6. Rincian di daerah
Terakhir, MK juga merinci kecurangan yang terjadi di berbagai daerah seperti yang didalilkan Prabowo-Hatta. Pasangan yang diusung koalisi merah putih itu sebenarnya mendalilkan seluruh provinsi dalam berkas gugatannya, namun MK memilih lima daerah yang saksinya telah dihadirkan dalam persidangan.
Di Papua misalnya, Prabowo-Hatta menilai sistem noken atau ikat tidak sah menurut hukum. Namun Mahkamah berpendapat penggunaan Noken sah karena sesuai dengan putusan MK sebelumnya dan juga kerap digunakan dalam berbagai pilkada di sana.
"Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945," ujar Hakim MK Wahidudin Adams.
Di Jawa Tengah, Prabowo-Hatta menuding adanya keterlibatan Gubernur setempat yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo karena yang bersangkutan mengirimkan surat instruksi kepada seluruh lurah. Namun, dalam salinan surat tersebut, Ganjar hanya meminta lurah untuk bersikap netral dan tidak ada perintah untuk memihak Jokowi-JK.
"Dalam persidangan pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tilisan adanya tindak lanjut dan pengaruh surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing calon," kata Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.
Di provinsi tersebut, Mahkamah juga menilai tudingan pemohon yang menyebut KPU menggunakan tinta yang mudah dihapus agar pemilih bisa mencoblos dua kali, tidak terbukti. Mahkamah menilai, pemohon tidak pernah bisa menunjukkan tinta jenis tersebut di persidangan sehingga menganggap tinta semacam itu tidak pernah ada. 

Amar Putusan
Sebelum membuat putusan, Mahkamah terlebih dulu membuat konklusi dari setiap pokok-pokok permohonan yang sudah ditolak. Mahkamah menyimpulkan pokok permohonan yang diajukan Prabowo-Hatta tidak beralasan menurut hukum.
"Mengadili, menyatakan dalam pokok permohonan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva.

sumber : kompas.com

Haji Lulung Parkir Lamborghini di Depan Gedung DPRD DKI

 

Senin, 25 Agustus 2014 | 16:51 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Saat pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, ada mobil Lamborghini Gallardo hijau di halaman Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Mobil itu disebut-sebut dikendarai oleh Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang biasa dipanggil Lulung.

Mobil mewah berwarna hijau itu menarik perhatian orang yang melintas di depan lobi Gedung DPRD DKI. Nomor polisinya B 1285 SHP. Mobil itu terlihat mencolok dibandingkan dengan mobil mewah lainnya yang diparkir di depan Gedung DPRD DKI, seperti Hummer dan Mercedes Benz.

Di sekitar mobil itu berjejer karangan bunga sebagai ucapan selamat atas pelantikan anggota Dewan. Sebagian besar ucapan dari masyarakat itu ditujukan kepada H Lulung AL, SH. 

Baca juga:

Spesifikasi Mobil Haji Lulung
Profil Haji Lulung

Abraham Lunggana adalah anggota DPRD DKI 2009-2014 yang terpilih kembali untuk periode 2014-2019. Namanya mencuat ketika dia mengkritik tajam soal kebijakan Jokowi dan Basuki terkait penertiban kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Jokowi ke Jakarta, Anaknya Suplai Katering ke Pemkot Solo

 

Perusahaan katering miliknya itu bernama "Chilli Pari".

Eko Huda S, Fajar Sodiq (Solo)

, anak Joko Widodo (Fajar SodiqGibran Rakabumi (Solo))

Follow us on

VIVAnews - Joko Widodo sudah meninggalkan Solo untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, dia ternyata bukan tanpa pengganti. Kini, anak pertama Jokowi, Gibran Rakabumi, mulai masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Solo.
Hanya saja, Gibran bukan jadi birokrat seperti Jokowi. Dia masuk sebagai bos perusahaan katering miliknya bernama "Chilli Pari". Yang menarik, saat menjabat Walikota Solo, Jokowi melarang Gibran menerima order apapun dari semua instansi di bawah Pemkot Solo. Kini, setelah Jokowi ke Jakarta, larangan itu tak berlaku lagi. Gibran mulai menerima pesanan dari instansi pemerintahan Solo.
Kiprah pertama Gibran di lingkungan Pemkot Solo dimulai saat dia ditunjuk untuk menyediakan katering jamuan makan malam tamu ASEAN-India Car Rally. Acara ini digelar di Pendapi Gedhe, Kompleks Balai Kota Solo, Senin malam, 26 November 2012.
Di acara makam malam yang diikuti peserta rally dari 12 negara tersebut, Gibran harus menyiapkan santapan sebanyak 300 porsi. Mengingat acara tersebut diikuti para tamu dari luar negeri, termasuk Duta Besar India untuk Indonesia, maka menu yang dipilih pun kelas VIP. "Akhirnya saya bisa menerima order katering dari Pemkot Solo. Order yang pertama ini untuk menyiapkan jamuan makan malam VIP," kata Gibran kepada wartawan VIVAnews.
"Saya menahan diri selama dua tahun. Karena saat Bapak (Jokowi) menjabat walikota, saya tidak boleh melayani order katering dari Pemkot," ucap Gibran yang merupakan lulusan Management Development Institute of Singapore tahun 2007 ini.
Gibran mengaku sudah lama mengincar order katering dari Pemkot Solo. Maklum, intensitas pesanannya cukup tinggi mengingat seringnya menggelar rapat, pertemuan, atau jamuan makan para tamu. "Begitu Bapak sudah tidak jadi walikota dan diganti Pak Rudy (FX Hady Rudyatmo) saya boleh melayani order katering untuk acara Pemkot Solo," tutur Gibran yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Solo. (kd)

Inilah 5 Butir Penting Putusan MK atas Gugatan PHPU Pilpres 2014

 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Hamdan Zoelva/Kompasiana (TRIBUNNEWS/HERUDIN)
Hari ini Kamis, 21 Agustus 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas Gugatan PHPU Pilpres 2014 yang dilayangkan oleh pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Setelah 7 sidang yang dilakukan sebelumnya terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2014 maka hari ini MK telah menetapkan keputusannya.
Diiringi dengan demontrasi massa Prabowo-Hatta dengan kekuatan sekitar 3.000 orang yang terkonsentrasi di seputar Bundaran Bank Indonesia (300 meter dari gedung MK), Mahkamah Konstitusi sejak pukul 14.30 WIB telah membacakan Putusannya. Dan berikut adalah beberapa butir-butir penting dalam Putusan MK tersebut.
1.Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Legal Standing Pasangan Prabowo-Hatta yang sempat diasumsikan Pihak Terkait (kubu Jokowi-JK) telah mengundurkan diri dari Pilpres 2014 sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan di Media Elektronik, maka menurut Mahkamah hal tersebut tidak terbukti. Pasangan Prabowo-Hatta menurut Mahkamah hanya terbukti mengundurkan diri pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara Nasional di KPU sehingga Pasangan Prabowo-Hatta tetap merupakan peserta Pilpres 2014 sehingga berhak untuk melakukan Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi.
2.Berkaitan dengan Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh Pihak KPU, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan KPU tidak dapat disebut melanggar hukum. KPU diniliai Mahkamah sudah melakukan prosedur standar Pembukaan Kotak Suara dengan melibatkan Saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon, Pihak Bawaslu, Pihak Kepolisian dan membuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.
Meskipun demikian untuk di masa mendatang perihal mengenai Pembukaan Kotak Suara oleh KPU menurut Mahkamah harus diatur oleh Undang-undang ataupun peraturan yang lebih memfasilitasi KPU. Mahkamah sendiri hanya menilai perihal ini berdasarkan prinsip melawan hukum atau tidak melawan hukum, sementara dalam hal Etika KPU melakukan hal tersebut dapat dilakukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
3.Mengenai Gugatan Pemohon yang berkaitan dengan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang menurut Pemohon seharusnya pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara lebih unggul dari pasangan Jokowi-JK menurut Mahkamah hal tersebut tidak terbukti. Pemohon yang menyatakan dalam gugatannya bahwa telah terjadi Penggelembungan Suara untuk Jokowi-JK sebesar 1,5 juta suara dan Pengurangan suara Prabowo-Hatta sebesar 1,2 juta suara tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh pemohon. Pemohon tidak melengkapi hal tersebut dengan perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
Sebaliknya dari pihak Termohon (KPU) terbukti dapat mempertanggung-jawabkan Hasil Rekapitulasi Nasional Perihtungan Suara Pilpres 2014 dengan seluruh bukti yang mendukung yang disertakan dalam pembelaannya. Mahkamah Konstitusi menetapkan Rekapitulasi Perhitungan suara yang berlaku adalah yang telah dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum.
4.Mengenai DPKtb, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa DPKtb memang tidak terdapat pada UU No.42 tahun 2008 (Undang-undang Pilpres) akan tetapi DPKtb yang sudah merupakan Peraturan KPU yang berlaku sejak tahun 2009 hingga sampai saat ini belum pernah dicabut oleh KPU dan belum pernah dibatalkan oleh MK, sehingga penggunaan DPKtb dapat dikatakan tidak berlawanan dengan hukum maupun Undang-undang yang ada. Berkaitan dengan hal DPKtb ini, Mahkamah juga berpendapat dan mengakui bahwa DPT sampai saat ini memang masih merupakan kekurangan dari Administrasi Kependudukan yang terkait dengan beberapa lembaga diluar KPU.
Dengan hal tersebut maka keberadaan DPKtb sebenarnya merupakan solusi untuk menjamin Hak Fundamental warganegara dalam menyalurkan hak Konstitusionalnya. Inilah yang membuat keberadaan DPKtb diperlukan dan merupakan wewenang KPU untuk mengatur hal tersebut.
5.Terkait Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang terkait Sistim Noken yang digunakan di beberapa daerah di Papua, Mahkamah Konstitusi menimbang dari beberapa Pilkada-pilkada yang telah dilakukan sebelumnya maupun Pemilu-pemilu Legislatif sebelumnya di beberapa tempat tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Sistim Noken dapat dianggap konstitusional karena hal tersebut merupakan Hak-hak Tradisional dan Budaya setempat dimana juga dalam beberapa undang-undang yang ada terdapat Prinsip bahwa Negara menghargai kekhususan budaya di daerah-daerah tertentu dengan alasan bila dilakukan perubahan untuk hal tersebut dapat menimbulkan gejolak di masyarakat di daerah yang dimaksud.
Untuk Pilpres 2014 ini Mahkamah sudah menimbang bahwa memang terjadi dibeberapa kecamatan Suara 100 persen untuk Pasangan Calon nomor 2, tetapi terjadi juga sebaliknya perolehan suara 100% untuk Pasangan Calon nomor 1, dan itu terjadi juga pada Pilkada-pilkada sebelumnya didaerah-daerah tersebut. Oleh karena hal tersebut maka Sistim Noken yang dilakukan pada Pilpres 2014 ini Mahkamah Konstitusi menetapkan hal tersebut dianggap Konstitusional dan bukan termasuk dalam Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif.
Demikian 5 butir terpenting dari Putusan MK atas Gugatan PHPU Pilpres 2014 ini. Sementara untuk Hasil selengkapnya dari Putusan MK tersebut dapat dilihat langsung di situs resmi dari Mahkamah Konstitusi.
Salam Kompasiana

sumber : KOMPASIANA

9 Hakim MK Tak Ada Beda Pendapat Tolak Seluruh Gugatan Prabowo

 

Liputan6.com, Jakarta Seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kompak. Mencapai kata sepakat. Menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2014 yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tak ada yang beda pendapat atau dissenting opinion.
"Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi," ucap Ketua MK Hamdan Zoelva setelah menyatakan "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya" di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Hamdan kemudian menyebutkan satu per satu nama 9 hakim yang terlibat.
"Pada hari Kamis, tanggal 21, bulan Agustus, tahun 2014, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21, bulan Agustus, tahun 2014, selesai diucapkan pukul 20.44 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota," tutur Hamdan.


Hamdan melanjutkan, "Dengan didampingi oleh Sunardi, Mardian Wibowo, Luthfi Widagdo Eddyono, Wiwik Budi Wasito, Yunita Rhamadani, Rizki Amalia, dan Cholidin Nasir masing-masing sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon/kuasanya, termohon/kuasanya, dan pihak terkait/kuasanya," demikian Hamdan.
Pemohon yang dimaksud adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Sss)



(Shinta NM Sinaga)

MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta

 

Kamis, 21 Agustus 2014 | 20:47 WIB





AKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. 

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (21/8/2014) malam.
Sidang tersebut dimulai pada pukul 14.30 WIB, sementara putusan dibacakan pada pukul 20.45 WIB.


Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menerangkan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, perolehan suara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta sempat beberapa kali memperbaiki permohonannya. Dalam perbaikan permohonan setebal 197 halaman yang diserahkan pada Kamis (7/8/2014) siang, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014.

Selain itu, Prabowo-Hatta juga menduga bahwa KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20; serta Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.



Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga meminta MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara, dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta berusaha menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dianggap inkonstitusional, adanya pemilih ganda, dan gagalnya KPU menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua.

Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis tudingan itu dengan menghadirkan saksi yang domisilinya disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi-JK menghadirkan saksi yang memperkuat argumentasi KPU.
Persidangan berlangsung pada 6-21 Agustus 2014. Sebelum memutuskan, majelis hakim konstitusi telah memeriksa puluhan saksi dan belasan ahli yang dihadirkan semua pihak, pemeriksaan bukti, serta menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup
 
sumber :Kompas.com

Jokowi Presiden 2014: Ramalan Komunitas Anak Indigo 2005

 

OPINI | 08 October 2013 | 04:27 Dibaca: 16750 Komentar: 16 4

( Gambar Ilustrasi Doc: Group Facebook Jokowi Presidenku)

“ … Alam akan membuat dia mencapai kedudukan ini dengan cara yang mengejutkan. Mudah-mudahan sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun dari tahun 2005 orang itu sudah mulai kelihatan “ (Ramalan Komunitas anak Indigo, Acara Bukan Empat Mata, 2005)

Ramalan Komunitas anak Indigo tahun 2005, rasanya semakin menemui kenyataan, jika kita mengamati fenomena Capres RI 2014. Sosok sederhana itu, yang mencapai kedudukannya dengan cara mengejutkan, menurut saya tepat disematkan untuk figur Gubernur DKI Jakarta saat ini, Jokowi.

Meski hingga saat catatan ini dibuat, Jokowi belum sama sekali menyatakan kesediaan mengenai dukungan bagi pencalonannya menjadi Calon Presiden RI 2014, namun indikator ‘kejutan’ itu, benar-benar nyata. Jokowi unggul di hampir seluruh Survey Capres RI 2014, mengalahkan Capres RI 2014 lainnya seperti Prabowo Subianto, Megawati hingga Aburizal Bakrie.

Simak ucapan lengkap Komunitas anak Indigo dalam Acara Bukan Empat Mata, 2005. Pertanyaan kunci, “Akan Ada Apa Dengan Indonesia Di Masa Depan?

“ Ini gambar tentang buku bertumpuk dengan bendera, bukunya terbuka terus ada tulisan, menceritakan bahwa sudah tercatat secara alam bahwa negeri kita yang ini digambarkan melalui bendera di bagi dua merah putih.

Negeri kita Indonesia akan mengalami bencana, namun alam berbaik hati mendidik seorang calon pemimpin yang munculnya dari sebuah kesederhanaan - gambarnya rumah yang sederhana. Alam akan membuat dia mencapai kedudukan ini dengan cara yang mengejutkan. Mudah-mudahan sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun dari tahun 2005 orang itu sudah mulai kelihatan “

Kilas Balik Jokowi

Joko Widodo nama lengkapnya dilahirkan di Surakarta, 21 Juni 1961, ia saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012.

Kalau diamati, apa yang disampaikan sebelumnya terang tampak, figur yang diramalkan itu adalah sosok ini. Silahkan dikurangi angka tahun 2012 minus 2005 akan menjadi 7 (tujuh), artinya waktu 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun dari tahun 2005, yang secara mengejutkan tampil menjadi calon pemimpin Indonesia adalah Jokowi.

Pada tahun 2005, Jokowi menjabat Walikota Surakarta (Solo), pada tahun tersebut Jokowi tidak dikenal luas di Indonesia seperti saat ini. Sosoknya mulai mencuat ketika memperkenalkan mobil Esemka dan semakin melejit ketika masuk dalam nominasi Walikota terbaik Dunia.

Jokowi memimpin Surakarta selama dua periode, 2005 – 2010, namun baru 2 (dua) tahun menjalani periode keduanya, ia mendapat amanat dari warga Jakarta untuk memimpin Ibukota Negara.

Jokowi lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.

Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta saat harus menertibkan pemukiman warga.

Unik, ia lebih enjoy dengan istilah menggeser bukan menggusur, lalu menawarkan solusi mendirikan kampung deret, merevitalisasi tanah abang hingga rumah susun untuk warga miskin.

Jika diperiksa ulang, kondisi Indonesia sejak tahun 2005 hingga saat ini, masih terus mengalami bencana. Tidak saja bencana alam, tapi bencana sosial seperti konflik horisontal hingga korupsi pejabat negara setingkat Menteri, DPR RI, Gubernur, Bupati hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.

Tampilnya Jokowi memang mengejutkan., menjadi ‘pertanda’ lain, harapan baru bagi rakyat miskin. Jokowi bukan tipikal pemimpin elite namun sebaliknya sederhana, apa adanya dan yang mau turun ke bawah (blusukan).

Kini, apapun yang akan terjadi pada akhirnya kita kembalikan pada Kehendak Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, paling tidak saat ini, kita diberikan pilihan pemimpin seperti JOKOWI, Figur Sederhana Dalam Ramalan Komunitas Anak Indigo 2005 * Valerian Libert Wangge (Relawan Jokowi Presiden 2014 – Wilayah Bali)

Kisah Hidup Jokowi

 

Dari Aliran Kali Pepe, Tongkat Kayu dan Bambu Jadi Jokowi

Bagus Prihantoro Nugroho – detikNews
 Mengalir kecil sebuah Sungai Pepe di Surakarta, Jawa Tengah, sebuah sungai yang tak sebesar dan tak seternama Bengawan Solo. Sungai itu melintasi desa di wilayah Srambatan yang penuh dengan kayu dan bambu di masa silam.
Sebuah rumah sangat sederhana dari gedhek (anyaman bambu) berdiri meski tak begitu kokoh di bantaran sungai Pepe. Dari situlah cerita ini bermula, ketika kamar paling murah di RS Brayat Minulyo menjadi saksi bisu lahirnya seorang yang sederhana pula di hari Rabu Pon, tanggal 21 bulan Juni tahun 1961.

Tangis bahagia keluar dari Sujiatmi ketika melahirkan buah cintanya dengan Notomiharjo waktu itu. Nyala redup lampu semprong mengiringi bayi laki-laki yang akhirnya diberi nama Joko Widodo.Tak jauh berbeda kehidupan bantaran kali masa kini dengan kala itu, banyak digusur atau pun diminta pindah oleh pemilik rumah.
Kehidupan Joko Kecil diwarnai oleh suasana nomaden karena harga sewa rumah terus naik.Bantaran sungai Dawung Kidul menjadi tempat hinggapan kedua dengan suasana yang tak jauh berbeda tapi ukuran yang lebih kecil.
Berpindah lagi ke daerah Munggur yang lagi-lagi dialiri Sungai Pepe, di situlah kebahagiaan keluarga Notomiharjo bertambah dengan kehadiran tiga putri lagi.

Penghasilan pas-pasan sebagai tukang kayu di desa membuat Notomiharjo harus memutar otak dengan keras. Tapi dari kayu itulah Notomiharjo bisa menyekolahkan Joko Kecil dan ketiga putrinya.
Bantaran Kali Anyar menjadi persinggahan selanjutnya karena di situ itulah sebuah pasar kayu besar bergeliat. Kehidupan keluarga Notomiharjo sedikitnya berubah dari riuh rendah perkampungan menjadi ramai-ramai suasana Pasar Gilingan, Surakarta
 "Orang tua saya, Notomiharjo dan Sujiatmi, adalah sosok luar biasa yang tahu bagaimana mengelola keluarga bahagia walau berada dalam kondisi serba terbatas," ujar Joko Widodo seperti dikutip detikcom dari buku 'Jokowi: Memimpin Kota Menyentuh Jakarta' karya Alberthiene Endah, Selasa (22/7/2014).
Pertama kali Joko kecil bersekolah adalah di SD Negeri 111 Tirtoyoso, Solo, selama 6 tahun sejak 1968. Tak ada biaya untuk membeli sepeda untuk menemani dia sekolah, maka jalan kaki adalah yang paling memungkinkan.Langkah demi langkah Joko kecil hingga usia 12 tahun rupanya membuat dia melihat-lihat bagaimana cara menggergaji kayu dan memotong bambu. Telur-telur bebek yang tergeletak tak bertuan juga menarik perhatian bocah itu.
Tak ingin berlama-lama menjadi beban ayahnya yang hanya tukang kayu, dia juga memulai berpikir bagaimana cara berdagang. Rasa tertariknya pada dunia dagang berdagang dituangkan dengan memanggil-manggil pedagang apa pun yang lewat.


"Saking getolnya saya memanggil pedagang, suatu kali saya dengan kencang meneriaki abang yang entah berdagang apa agar mendekat. Ternyata dia pedagang arang. Terlanjur dipanggil, ya terpaksa Ibu membayar arang-arang tersebut, padahal saya tidak butuh," kata Jokowi.
Memang pedagang-pedagang keliling kala itu menginspirasi Joko kecil untuk gigih mencari nafkah. Sejak itu dia semakin akrab dengan dunia 'wong cilik'.
"Masa kecil saya adalah pembelajaran pertama tentang bagaimana memahami kehidupan rakyat. Apa yang saya lakoni saat ini tak bisa terlepas dari atmosfer yang menumbuhkan saya. Bantaran sungai kumuh di Surakarta itu mengajarkan saya banyak hal. Hidup manusia dan harapan," tutur Joko Widodo.

Sudah terbiasa melangkahkan kaki dari Pasar Gilingan menuju sekolah, rupanya Joko kecil harus pindah lagi bersama keluarganya. Notomiharjo yang tak sanggup lagi membayar sewa rumah pun terpaksa mengajak keluarganya menumpang tinggal di rumah kakak dari Sujiatmi yang terletak di wilayah Gondang.
 
Meski sudah tidak lagi tinggal di tengah ramainya Pasar Gilingan, suasana di Gondang terasa lebih hangat. Satu atap dengan keluarga besar membuat Joko kecil merasakan kehangatan.Di sisi lain kehidupan menumpang seperti itu sebenarnya tak seharusnya terjadi. Biar bagaimana pun sebuah keluarga harus mampu menjalani kehidupan sendiri.

Usaha Notomiharjo berjualan kayu juga semakin terpuruk karena tak lagi bisa berjualan di Pasar Gilingan yang ramai. Bertolak dari kondisi tersebut akhirnya membuat Notomiharjo merambah ke jalanan, menjadi sopir.
Ayah Joko itu menapaki dunia persopiran mulai dari sopir pribadi hingga sopir bus antar provinsi. Setiap malam Sujiatmi menunggu suaminya pulang hingga larut.

Tapi ternyata usaha gigih itu tak sia-sia, Notomiharjo kemudian mengajak keluarganya pindah dan mengontrak rumah sendiri di wilayah Manahan. Ketika itu Joko sudah menginjak usia remaja dan melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP 1 Solo, sebuah sekolah yang bisa dibilang favorit.
Kehidupan masa SMP Joko Widodo tak banyak mengisahkan hal-hal baru, masih tetap diselimuti kesederhanaan meski Sang Ayah cukup sukses menjadi sopir. Melangkahlah kemudian Joko Widodo ke SMA Negeri 6 Solo, setelah kurang sukses terseleksi masuk ke SMA Negeri 1 Solo.

Sebuah ukiran baru terbentuk ketika Joko Widodo menginjakan kaki di SMA. Saat itu akhirnya sang ayah bisa membeli rumah kecil-kecilan di tengah kota Solo sehingga tak lagi menjadi nomaden bantaran kali.
"Kerap kali saya mensyukuri perubahan hidup kami yang membaik. Tapi tak jarang pula saya rindu bunyi air sungai yang mengantar saya tidur hingga bangun lagi di pagi hari," ungkap Joko Widodo yang sekarang akrab dipanggil Jokowi.


sumber : detik.com

Jokowi Balap Karung

AKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meramaikan perayaan HUT ke-69 RI dengan mengikuti lomba balap karung di taman Waduk Pluit, Minggu (17/8/2014). Jokowi kalah dalam lomba itu.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih berlengan panjang menempati jalur nomor 3. Berbekal sebuah karung, Jokowi bersiap-siap di pangkal lintasan. Dia tetap mengenakan sepatunya dalam lomba balapan itu.

"Satu, dua, tiga, mulai," teriak pembawa acara.

Sebanyak 10 orang peserta lomba balap karung pun melompat-lompat. Jokowi tampak mengalami kesulitan melompat dengan karungnya. Sesekali, dia keserimpet sehingga nyaris terjatuh. Beruntung, dia berhasil menyeimbangkan tubuhnya.

Lantaran mengalami kesulitan dalam melompat, Jokowi menempati urutan terakhir dalam lomba balap karung tersebut. Meski demikian, begitu Jokowi nyaris sampai ke garis akhir, masyarakat tetap menyambut bagaikan sang pemenang.

"Aduh, kalah," ujar Jokowi lalu diikuti dengan tawa lepas.

Kalah di Mahkamah Konstitusi, Prabowo Terapkan Strategi Puputan?

BY Ninoy N Karundengwww.kompasiana.com/ninoy

TERVERIFIKASI

Wakil Presiden Penyair Indonesia. Filsuf penemu konsep "I am the mother of words - Saya Induk Kata-kata". Membantu memahami kehidupan dengan sederhana untuk kebahagian manusia ...
 
Pasca kekalahan pilpres Koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta gegap gempita menunjukkan kekuatan. Dari mulai Quick Count sampai pengumuman hasil resmi Real Count KPU, seluruh institusi negara (SBY, TNI, dan Polri) digambarkan sebagai di bawah kekuatan dan kekuasaan Prabowo-Hatta. Asumsi dasarnya adalah koalisi yang melebihi 50% di parlemen. Setelah KPU mengumumkan Jokowi-JK sebagai pemenang, nampaknya strategi baru diterapkan yakni strategi politik Puputan atau barji-barbeh alias bubar satu bubar semua - tak dapat satu tak dapat semua. Bagaimana gambarannya dan apa faktor penyebab diterapkan ya strategi Puputan alias barji barbeh itu?

 
Penciptaan kesan menang, menentukan, berkuasa, terhadap Prabowo (sampai tanggal 22 Juli 2014) diwujudkan dengan membentuk koalisi permanen sebelum KPU menetapkan hasil. Tujuannya jelas untuk menekan secara politis ke SBY sebagai presiden dan pengawal penyelenggaraan pemilu presiden 2014. Sejak kalah lewat versi QQ, Prabowo melakukan upaya politisasi hasil pilpres dengan dibarengi aneka kampanye pasca kampanye: intinya sebagai pemenang - mendahului hasil perhitungan KPU dan bahkan pasca pengumuman.
 

MONUMEN PUPUTAN

Saat ini, melalui berbagai media, baik Prabowo maupun TImsesnya melakukan politisasi hasil pilpres sejak KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan kemenangan Jokowi-JK atas Mahkamah Konstitusi, KPU dan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilakukan oleh Prabowo. Berbagai langkah politik yang dibungkus dengan alasan konstitusional dilakukan oleh Prabowo dengan tujuan melakukan delegitimasi atas hasil pilpres. Dua institusi yakni KPU dan rezim pemerintahan Presiden SBY menjadi target tuntutan yang lebih ke politis dibanding hukum. Namun di balik itu tampak sekali penerapan strategi Puputan alias ‘barji barbeh’ ala Timses Prabowo-Hatta.
 
Apa tujuan Prabowo yang telah kalah total dan gagal total tampil sebagai pemenang dan negarawan melakukan tuntutan atas hasil pilpres yang juga dipastikan akan gagal tersebut menerapkan strategi barji-barbeh?
Penyebab penerapan strategi Puputan alias barji-barbeh antara lain (1) kecewa dan malu, (2) pengaruh bisikan Timses dan mitra koalisi, (3) megalomania yang dibangun selama kampanye, (4) kerugian materi Prabowo dan penyelamatan ARB, (5) asal bukan Jokowi-JK berkuasa.
 
Pertama, Prabowo dipastikan merasa sangat kecewa dan malu setelah berjuang selama 5 tahun dengan Gerindra cuma dikalahkan oleh Jokowi-JK. Malu karena merasa yakin dan diyakinkan oleh PPP, PKS dan Golkar bahwa Prahara pasti akan menang. Penggambaran kemenangan oleh PKS dan Golkar sedemikan meyakinkan sehingga keyakinan itu menjadi ‘nyata’ dalam imajinasi Prabowo. Ketika kalah, Prabowo tak mau menerima.
 
Kedua, rasa kecewa itu ditambah lagi menjadi semakin besar ketika PKS menampilkan data kemenangan pilpres berdasarkan imajinasi PKS. Mahfud MD pun menyebut data kemenangan dan kecurangan pilpres hanyalah berdasarkan omongan dan bukan data. Mahfud MD belum pernah melihat data tersebut. Berdasarkan imajinasi itulah dibangun ‘kecurangan’ pilpres oleh KPU yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis. Itu salah satu alasan Mahfud MD keluar dari Timses Prabowo.
 
Timses Prahara tetap mendorong-dorong Prabowo maju berjuang demi kemenangan dan atas nama keadilan. Yang benar adalah kepentingan kelompok Aburizal Bakrie dan PKS yang sangat ingin menguasai sumber daya di bawah Prabowo. Di satu sisi Prabowo sangat ambisius, di pihak lain PKS dan ARB memiliki kepentingan golongan yang harus terpenuhi. Klop. Saling melengkapi.
Ketiga, di tengah kegalauan akan kekalahan, Prabowo yang selama kampanye digambarkan hebat, kuat, berpengaruh mengalami megalomania: merasa besar. Akibatnya, meskipun tidak dianggap lagi memiliki kekuatan apapun oleh SBY, Moeldoko, dan Sutarman, mitra koalisi menggunakan semangat Prabowo sebagai pijakan untuk berjuang di parlemen. 
 
Jokowi akan dijadikan ‘musuh bersama’ dengan catatan ‘koalisi permanen’ tetap utuh. Maka Prabowo tetap didukung untuk menang lewat MK atau MPR di kemudian hari. Prabowo sejak gagal menang di Quick Count normal melakukan langkah-langkah politis taktis untuk menunjukkan kekuatan dan eksistensinya. Prabowo menyatakan menang. Ini langkah politis pertama untuk menjaga ‘rasa menang’ di kalangan pendukung yang akan dijadikan modal untuk berjuang panjang menuju ‘kemenangan’ di Mahkamah Konstitusi dan (atau) di MPR (jika MPR masih utuh).
 
Dan, Prabowo-Hatta nantinya secara konstitusional akan menjadi presiden menggantikan Jokowi-JK, lewat MPR. Itulah skenario jauh berdasarkan konstitusi yang dijanjikan kepada Prabowo-Hatta. Untuk itulah maka pansus Pilpres pun didengungkan demi mendapatkan hasil ‘pilpres’ tidak sah, pilpres illegal. Dengan demikian Jokowi-JK pun illegal dan harus turun dari takhta kekuasaan sebagai presiden dan wakil presiden.
 
Keempat, selain alasan di atas kerugian materi Prabowo dan keluarganya pun sangat memukul mereka. Prabowo diyakini mengalami kerugian materi. Bahkan hanya Rp 300 miliar dana kampanye untuk Jokowi-Ahok dari keluarga Prabowo untuk kampanye Pilgub DKI 2012 pun diungkit. Itu menunjukkan Prabowo bisa jadi mengalami kesulitan keuangan.
 
Kondisi ini ditambah lagi oleh kenyataan gambaran Aburizal Bakrie yang diyakini akan mengalami kebangkrutan pasca Jokowi-JK memegang kekuasaan. Oleh sebab itu Golkar - dan PKS - berteriak-teriak lantang untuk membela dan memenangkan Prabowo sampai titik darah penghabisan.
 
Hal itu disampaikan oleh Bambang Soesatyo. Tujuannya tak lain adalah penyelamatan kelompok ARB yang mulai karam. Golkar segera akan diambil alih oleh kelompok pendukung Jokowi-JK dengan komando Agung Laksono begitu Mahkamah Konstitusi mengumumkan kekalahan Prabowo-Hatta.
 
Jadi tak mengherankan jika Golkar - dan juga PKS yang diyakini semakin dijauhi oleh publik - mendorong Prabowo untuk maju terus ke depan demi untuk memenangkan kepentingan mereka, dan bukan untuk kepentingan Prabowo. Prabowo hanyalah alat dan sarana untuk mereka selamat dari kebangkrutan politik dan ekonomi. Kepentingan Prabowo pada 2019 untuk come-back pun tidak dipertimbangkan oleh mitra koalisi.
 
Kelima, pertimbangan asal bukan Jokowi-JK pun menjadi alasan bagi mitra koalisi untuk merebut kekuasaan secara konstitusional lewat MPR. Kekalahan di Mahkamah Konstitusi - karena tuduhan sistematis, terstruktur dan massif dengan mudah dipatahkan oleh Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data C1, C5, DPT, DPTb, yang disodorkan termasuk data pembanding yang ditunjukkan oleh Timses Prabowo-Hatta tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sementara data yang dimiiki oleh KPU - yang telah secara terbuka diunggah oleh KPU secara nyata dan legal tak terbantahkan.
 
Bahkan, KPU pun akan memaparkan bukti-bukti secara transparan dan akan diumumkan kepada publik karena KPU bukan bertanggung jawab kepada Timses Prahara namun kepada rakyat Indonesia. Langkah-langkah terbuka KPU - yang Bawaslu berpura-pura berfungsi untuk membahagiakan Prabowo - akan menghantam Mahkamah Konstitusi. Publik akan melihat fakta-fakta legal yang dipaparkan oleh KPU dalam sidang di MK.
 
Maka Mahkamah Konstitusi pun tak akan berkutik dan tak akan mampu untuk dipengaruhi oleh kelompok ARB, Prabowo, dan PKS. Kekuatan SBY, Moeldoko, Sutarman dan perasaan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pilihan rakyat akan memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menngantarkan Prabowo berjuang di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghentikan Jokowi-JK.
 
Jadi, atas dasar (1) rasa kecewa oleh Prabowo, (2) komporan dan bisikan ARB , PKS dan Timses Prahara, (3) megalomania yang dibangun atas Prabowo, dan (4) penyelamatan Aburizal Bakrie, PKS dan Prabowo, serta (5) pertimbangan asal bukan Jokowi-JK, menjadi penyebab penerapan strategi Puputan dan barji-barbeh, bubar siji bubar kabeh, bubar satu bubar semua, ‘gua nggak dapat lu juga nggak dapat’ di parlemen dan MPR. Akankah rangkaian strategi Puputan alias barji-barbeh, setelah gugatan MK, parlemen dan MPR akan kembali menelanjangi pribadi dan politis Prabowo untuk keempat kalinya setelah kegagalan kampanye hitam, Pidato Polonia, dan maju ke Mahkamah Konstitusi?
Salam bahagia ala saya.

Orator Kubu Prabowo Ancam Bunuh Ketua KPU

 

Senin, 11 Agustus 2014 | 13:17 WIB

Polisi terlibat aksi dorong dengan massa pro Prabowo yang memaksa masuk gedung KPUD di Semarang, Jawa Tengah, 8 Agustus 2014. Polisi hadang massa yang memaksa masuk gedung KPUD untuk mendirikan tenda keprihatinan sebagai bentuk protes. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Orasi yang digelar pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, semakin provokatif. Orator yang berdiri di depan massa mengancam akan menghilangkan nyawa Ketua Komisi Pemilihan Umum. (Baca: Ancaman Culik Anggota KPU Disebut di Sidang MK)





"Kalau perlu, Husni Kamil Manik kita bawa, adili bersama. Kita bunuh," kata seorang orator berkostum garuda merah melalui pengeras suara, Senin, 11 Agustus 2014.
Seruan itu disampaikan orator menggunakan pengeras suara. Para pendukung Prabowo-Hatta menyambut orasi itu. "Bunuh!" teriak massa. Sejumlah pendukung yang berada di lokasi acara tak mengetahui identitas orator tersebut. (Baca: Massa Prabowo Picu Kemacetan di Sekitar Gedung MK)
Orator yang sama meneriakkan tantangannya untuk Ketua KPU. Dia menuturkan akan terus menegakkan keadilan yang dianggapnya telah direnggut dari Prabowo-Hatta. "Jangan coba-coba ganggu militansi pendukung Prabowo. Bersama M. Taufik, kami akan lawan kezaliman. Pendukung Prabowo tidak akan mundur sekali pun," ujar orator melanjutkan seruan tersebut. (Baca: Alasan KPU Laporkan Ancaman Penculikan)



Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gerakan Indonesia Raya DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan akan menculik Ketua KPU Husni Kamil Manik. Pernyataan tersebut dia lontarkan lantaran kekecewaan kubu pendukung Prabowo-Hatta terhadap KPU yang dinilai melakukan kecurangan dalam pemilu presiden. (Baca juga: Pengunjuk Rasa Pro-Prabowo Bentrok dengan Polisi)
Dinihari tadi, Husni melaporkan Taufik atas ancaman penculikan dengan kekerasan ke Markas Besar Kepolisian RI. Taufik dilaporkan atas pelanggaran Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pengancaman.
 
sumber :
TEMPO

'e-Blusukan', Cara Jokowi Blusukan Hingga ke Dunia Maya

 

09 Agu 2014 11:35 

 

 

Ilustrasi Jokowi-JK (Liputan6.com/M.Iqbal)
Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dikenal sebagai sosok yang kerap terjun langsung ke lapangan untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Sejak menjadi Walikota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta, kegiatan yang disebut sebagai blusukan ini juga menjadikan Jokowi dekat dengan warganya.
Begitu dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang, Jokowi berencana kembali melanjutkan blusukannya. Namun, tak hanya blusukan seperti yang selama ini dilakukan. Jokowi juga berencana blusukan di dunia maya dengan program yang dinamakan e-Blusukan.

"Ide e-Blusukan ini baru 2 hari lalu. Ini untuk memperkuat program kerja yang ada, menampung aspirasi masyarakat, serta interaksi virtual," ujar salah satu tim Transisi Jokowi-JK Andi Wijayanto pada acara diskusi di kawasan Mahakam, Jakarta, Sabtu (9/8/2014).
Ide ini lanjut Andi, tercetus saat Jokowi menerima 45 relawan sosial media beberapa waktu lalu. Jokowi meminta mereka yang pernah mendukungnya saat kampanye Pilpres lalu untuk terus mendampinginya memimpin pemerintahan yang akan datang.
"Pada saat itu Jokowi menanyakan ke relawan bagaimana caranya mereka blusukan lewat IT. Lalu mereka menjelaskan program blusukan yang nantinya akan digunakan Jokowi," tutut Andi.

Andi menambahkan, dalam program e-Blusukan itu, nantinya akan ada kelompok atau relawan yang mencari titik-titik permasalahan yang dihadapi masyarakat. Seperti, ada kelompok yang bertugas mencari sekolah-sekolah rusak, fasilitas-fasilitas umum yang terbengkalai dan sebagainya.
"Lalu temuan mereka itu akan dipetakan melalui GPS. Dan itu akan menjadi masukan untuk Pak Jokowi," pungkas Andi Wijayanto. (Ein)
Tim Transisi bersama sejumlah relawan dunia maya Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), tengah membahas program virtual blusukan atau yang disebut dengan E-Blus.
Program tersebut antara lain berfungsi untuk mempertahankan ciri khas Jokowi itu nantinya saat menjabat sebagai presiden.
 
Kepala Staf tim Transisi, Rini Mariani Soemarno, kepada wartawan di Rumah Transisi, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014), menyebutkan masyarakat yang dituju dari program E-Blus itu adalah mereka yang memiliki akses ke dunia maya.
Kata dia program tersebut adalah ide dari Jokowi sendiri yang menginginkan program khusus agar ia bisa berinteraksi dengan masyarakat di dunia maya, dan menyerap aspirasi dari Netizen atai aktivis dunia maya.
"Sebagian dari mereka yang tidak tersentuh fasilitas tersebut, akan mendapat kunjungan langsung," katanya.
 
Ia menyebutkan blusukan virtual dengan blusukan turun langsung ke masyarakat akan diusahakan sama efektifnya, dan menurut Rini walaupun blusukan secara virtual masyarakat masih bisa berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Solo itu.
"Ini kan baru pemikiran kami, kami masih mengembangkannya," ucapnya.
 
Jokowi sendiri dalam kesempatan yang sama mengaku belum bisa menjelaskan seperti apa program yang ia maksud, termasuk menyebutkan apakah E-Blus cuma berbentuk teleconference antara dirinya dan masyarakat.
"Nanti lah, ini kan baru digodok," kata Jokowi.
Kata dia, E-Blus diperlukan karena nantinya jika ia memimpin negeri ini, ia tidak bisa turun langsung menyambangi seluruh sudut Nusantara.
 
SUMBER :
LIPUTAN 6 & WARTA KOTA
 
 

Orang Narsis Lebih Bahagia dan Mudah Dapat Pekerjaan Impian

 
Selasa, 12 Agustus 2014 | 07:40 WIB
 
SHUTTERSTOCK ilustrasi
KOMPAS.com –Tak sedikit orang yang langsung mengelak ketika dicap narsis, padahal memiliki sifat yang demikian tak melulu berefek negatif. Buktinya, uraian berikut membeberkan empat manfaat memiliki sifat narsis. 

Tahukah Anda bahwa sifat terlalu mencintai diri sendiri (narsisme), jika dikelola dengan baik, dapat mengantarkan Anda mewujudkan cita-cita. Mengapa demikian? Simak penjelasan di bawah ini: 

1. Menurunkan kecemasan dan risiko depresi
Orang dengan sifat narsis ternyata dianggap memiliki kepercayaan diri lebih tinggi dibanding orang pada umumnya. Hal yang demikian, diklaim bisa menurunkan tingkat stres dan kecemasan.
"Hal ini terjadi karena harga diri mereka yang terlalu tinggi, jadi mereka tidak ingin orang lain melihat mereka sedih. Mereka tidak akan putus asa untuk membuat orang-orang terkesan dengan cara yang mereka sukai. Ini akan menghilangkan stres dalam kehidupan mereka (karena semua yang dilakukan adalah untuk dirinya)," kata Susan Krauss Whitbourne, Profesor Psikologi di University of Massachusetts Amherst. 

2. Membuat Anda lebih ingin merawat diri sendiri
Sebuah studi tahun 2010 menunjukkan bahwa orang dengan sifat narsis ternyata lebih rajin berolahraga. Bagi mereka, penampilan fisik terlihat kurang menawan adalah “dosa besar”. Sebab, mereka selalu ingin selalu tampak cantik atau tampan. 

3. Lebih mudah mendapatkan pekerjaan
Percaya atau tidak, menurut Whitbourne, perusahaan lebih memilih calon karyawan yang peduli dengan penampilan mereka. Jadi, tak heran kalau dalam penelitian terbaru menemukan bahwa orang dengan sifat narsis lebih sukses dalam wawancara kerja. Hal ini disebabkan karena mereka mampu mengemas dan menyuguhkan hal-hal terbaik tentang diri mereka sendiri.

4. Mandiri
Orang yang narsis selalu fokus pada diri sendiri. Otomatis, mereka sebenarnya adalah sosok pribadi yang kuat dan tidak tergantung pada orang lain, untuk meraih kebahagiaan.
 
sumber : Kompas.com

Simpatisan Prabowo: Lebih baik mati ketimbang dipimpin Jokowi!

 

Reporter : Eko Prasetya | Jumat, 8 Agustus 2014 15:01

Pendukung Prabowo-Hatta di Gedung MK. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman
 
Merdeka.com - Simpatisan Prabowo - Hatta dari Kepulauan Riau menuding kubu Jokowi - JK berlaku curang selama pilpres hingga membuat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) memenangkan pasangan nomor urut dua. Saking kesalnya, dia sesumbar lebih baik mati ketimbang dipimpin Jokowi .

"Lebih baik mati ketimbang dipimpin Jokowi! Prabowo pasti menang, dia orang yang adil dan berwibawa," teriak salah satu orator di mobil orasi, Jumat (8/8).

Dia pun berharap agar Mahkamah Konstitusi ( MK ) dapat menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan. "Agar demokrasi baik dapat terwujud," katanya disambut riuh massa lainnya.
"Hidup Prabowo!" teriak puluhan massa.

Dalam kesempatan itu juga, sang orator juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menangkap Jokowi . Dia menuding Jokowi terlibat dalam korupsi pengadaan bus Transjakarta.
Baca :

Gerindra akan culik Ketua KPU

Massa Prabowo Ancam Bunuh Ketua KPU 


"KPK tangkap Jokowi! Dia terlibat korupsi Transjakarta. KPK jangan pilih-pilih!" teriaknya.

Hingga pukul 14.45 WIB persidangan di MK masih berlangsung. Saat ini panelis sedang mendengarkan keterangan 25 saksi yang dihadirkan kubu Prabowo - Hatta.


sumber : merdeka.com



 

Massa Prabowo ancam tangkap ketua KPU

 

Merdeka.com - Massa Prabowo - Hatta menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) biang kerok masalah yang terjadi pada Pilpres 2014. Bahkan mereka mengancam akan menangkap Ketua KPU Husni Kamil Malik saat bersaksi pada Senin (9/8), mendatang.
"Kita tangkap dia," teriak orator dari mobil orasi di depan gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8).
"Gantung saja gantung," teriak massa lainnya.
Sang orator pun mengajak massa untuk kembali mengepung gedung MK pada Senin mendatang sejak pagi hari. Dia juga sesumbar akan membawa massa lebih banyak lagi.
"Kita sebetulnya cinta damai tidak seperti kubu Jokowi ," teriaknya.
Hingga pukul 14.00 WIB beberapa massa Prabowo masih semangat mengikuti demo. Namun, beberapa dari mereka juga lebih memilih meneduh di bawah pohon sembari melihat rekannya berdemo.

 

 

sumber : Merdeka.com