Prabowo “The Real President”? Jokowi "The Puppet President"?

 Benyaris A Pardosi

www.kompasiana.com/Benyaris

Dua kali Prabowo mengikuti pemilihan presiden, dua kali pula ia menelan kekalahan, tahun 2009 meski (hanya) menjadi wakil Megawati. Tahun 2014 bersama Partai Gerindra ia kembali naik dengan kendaraan pribadinya (Gerindra) bukan lagi sebagai wakil namun menjadi calon presiden. Kekuatannya pun makin matang, maklum selama lima tahun ia fokus mempersiapkan diri menghadapi pemilu. Memang cita-citanya harus menjadi presiden sepertinya. Usahanya tak sia-sia sebab kekuatannya semakin besar, iklan-iklan yang ditayangkan menarik hati rakyat. Selain itu sosoknya dinilai sebagai sosok yang tegas. Hampir bisa dikatakan bahwa tak ada calon lain yang pantas menggantikan SBY kecuali dirinya.
Semakin dekatnya waktu pemilu, ia terus berjuang mengharumkan nama serta partainya. Salah satu cara yang ia lakukan adalah mendorong sosok-sosok yang bersih dari partainya menjadi pemimpin. Maka dipinangnyalah Jokowi-Ahok menjadi Cagub-Cawagub DKI, hal ini tentu akan menarik kepercayaan rakyat akan partainya yang mampu melahirkan kader-kader bersih dan berintegritas. Hal itu terbukti karena memang Jokowi-Ahok menang dan menjadi pujaan baru masyarakat Indonesia.
Namun, menjadi menarik karena ternyata ada sosok lain yang juga pantas menjadi pengganti SBY sebagai presiden. Dia adalah orang yang “dinaikkannya” menjadi Gubernur DKI. Pendeknya kita sudah menyaksikan bersama karena akhirnya mereka menjadi lawan, dan Prabowo harus mengaku kalah. Kekalahan yang menyakitkan, karena perjuangan panjang telah sia-sia karena salahnya sendiri telah menaikkan Jokowi dulu dalam Pilgub DKI.
Untungnya ia masih mampu berpikir, dan harus diakui bahwa ia hebat dalam berpolitik. Kemampuannya menggandeng partai-partai besar dalam Koalisi Merah Putih adalah buktinya, sehingga parlemen ada di dalam kekuasaan mereka. Setelah berhasil menggolkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi Undang-Undang, Koalisi Merah Putih menguasai penuh seluruh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 dalam Rapat Paripurna DPR yang berakhir pada Kamis dini hari, 2 Oktober 2014. Ketua DPR dijabat Setya Novanto (Partai Golkar). Lima Wakil Ketua dijabat politikus dari partai anggota Koalisi Merah Putih, yakni Fadli Zon dari Partai Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, Taufik Kurniawan dari PAN, dan Agus Hermanto dari Partai Demokrat. Dipercaya KMP yang mendominasi senayan akan menjadi batu sandungan bagi pemerintah mendatang yang akan dipimpin oleh Jokowi.
 

Baca :

 Politik Balas Dendam Hashim Djojohadikusumo & Akibatnya

Ini Skenario Koalisi Merah Putih Makzulkan Jokowi dan Jadikan Prabowo Presiden

Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya

"Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim. Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo.
Ia mengatakan, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga seperti kepala polri, panglima TNI, hakim agung dan anggota Mahkamah Konstitusi. 

 Jokowi Jadi Presiden Terlemah dalam Sejarah Indonesia

Keberadaan kader-kader KMP di gedung DPR adalah bentuk kelihaian Prabowo dalam melobi kawan politik. Setiap kebijakan akan ada di dalam kendalinya, Prabowo benar-benar menjadi presiden meskipun ia kalah dalam pilpres, sebab pascareformasi, banyak kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah secara nyata harus mendapat persetujuan parlemen sebagai wakil rakyat. Belum lagi, apabila akhirnya Gubernur dan Bupati dipilih oleh DPR, maka tak bisa dipungkiri lagi seluruh negeri ini akan dipimpin oleh kader-kader dari KMP. Maka pemerintahan benar-benar akan berada di bawa kendali Prabowo sebagai “presiden” KMP. Dengan demikian the real Presiden adalah Prabowo.