Rabu, 9 Juli 2014 | 20:26 WIB
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menjadi pembicara dalam diskusi survei menjelang Pilpres 2014 di Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014). Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional soal elektabilitas pasangan capres dan cawapres satu hari jelang Pilpres dengan hasilnya pasangan Jokowi-JK dipilih oleh 49,2 persen sedangkan Prabowo-Hatta dipilih oleh 45,1 persen dari 1200 orang responden yang diwawancarai pada tanggal 3 - 6 Juli 2014.
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, mempertanyakan empat lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count yang memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Data quick count atau hitung cepat yang disampaikan empat lembaga itu berbeda dari tujuh lembaga survei lain.
"Kalau secara logika, tentunya dari sekian banyak itu, sesuatu yang benar itu kalau koheren dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi kalau dari 10, tujuh mengatakan A, tiga mengatakan B, kemungkinan B yang salah," kata Hamdi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (9/7/2014).
Keempat lembaga survei yang menampilkan data berbeda adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia. Hamdi menengarai ada potensi manipulasi data atau manipulasi sampel terkait hasil quick count lembaga survei yang berbeda dari sebagian besar lembaga survei lain.
Untuk memastikan itu, Persepi akan memanggil lembaga survei yang berada di bawahnya. Dari empat lembaga survei yang dianggap salah tersebut, hanya JSI dan Puskaptis yang berada di bawah Persepi. "Persepi dalam hal ini akan panggil lembaga yang ada di bawah Persepi. Yang terbanyak, yang benar harusnya," ujar Hamdi.
Sekjen Persepi Yunarto Wijaya mengatakan, ini bukan pertama kalinya Puskaptis menyampaikan hasil quick count yang jauh berbeda dari lembaga survei lain. Data berbeda juga disampaikan Puskaptis terkait dengan Pilkada Kota Palembang beberapa waktu lalu. Yunarto mengatakan, perbedaan data semacam ini dalam quick count berpotensi menimbulkan konflik di akar rumput.
"Ketika didiamkan terjadi lagi, bukan pada level metodologis, ini aib dan memalukan, membuat konflik di bawah. Puskaptis karena dianggap menyesatkan harus diamankan polisi di Palembang. Kita tidak inginkan itu terjadi karena situasi memanas," ujar Yunarto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar